sosialisasi-BSPS-boyolali

*Diduga Berafilitasi Kegiatan Politik

BOYOLALI,newsreal.id – Tim Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jateng mengelar sosialisasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Boyolali, Senin (25/3). Namun, kegiatan tersebut memicu polemik.
Pasalnya, dalam undangan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Gedung Sekretariat ESH Centre yang berafiliasi dengan partai politik. Gedung tersebut juga menjadi pusat pemenangan seorang caleg.
Belakangan, pelaksanaan sosialisasi dipindahkan di sebuah café di depan ESH Centre di Wilayah Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota. Namun demikian, para undangan di lingkup Pemkab Boyolali, yakni dari dinas terkait, camat, dan kades lokasi penerima bantuan tidak hadir. Mereka beralasan datang ke lokasi sosialisasi dinilai bisa melanggar netralitas ASN. Karena kegiatan pemerintah dan biaya dana pemerintah, harusnya di gedung resmi pemerintah.

Baca : Fara, Bocah Enam Tahun Berjuang Melawan Kanker

Baca : Masyarakat Diminta Dukung TNI- Polri

“Sehingga selain karena ada kesibukan, dari dinas tak ada delegasi, salah satunya karena alasan netralitas, maka kami tak hadir,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Boyolali, Hendrarto Setyo Wibowo.

Undangan

Diungkapkan, saat menerima undangan sosialisasi, pihaknya juga sudah mengusulkan pemindahan lokasi sosialisasi di gedung milik pemerintah. Bukan digelar di tempat pribadi seperti tertera dalam undangan, agar tidak menimbulkan permasalahan.
Selain itu, pihaknya juga menyoal bahwa realisasi penerima BSPS di Boyolali berbeda dari usulan yang diajukan Pemkab Boyolali. Pihaknya semula mengusulkan sebanyak 200 unit, namun realisasinya 390 unit.
Begitupun lokasi penerima bantuan, seluruhnya berbeda dari usulan. Misal di wilayah Kecamatan Wonosegoro yang dinilai sudah cukup sebagai penerima bantuan sehingga penerima bantuan dialokasikan ke wilayah lain, namun dalam realisasinya, wilayah Wonosegoro kembali mendapat bantuan.
“Untuk wilayah Musuk, kini kan sudah resmi menjadi dua kecamatan, Yaitu Kecamatan Musuk dan Tamansari. Usulan kami dan realisasi dari kementerian juga beda, namun kami tak tahu penyebabnya.”

Amanat UU MD3

Ditemui di sela- sela sosialisasi, Endang Srikarti Handayani, caleg DPR RI dari Golkar yang turut hadir membantah bahwa sosialisasi tersebut berkaitan dengan politik. Kehadirannya semata menjalankan amanat UU MD3 dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.
Yaitu, untuk memperjuangkan masyarakat Boyolali agar mendapat bantuan pemerintah. “Saya ini masih anggota DPR RI. Jadi saya harap dari pemerintah daerah, camat, dinas dan lainnya seharusnya kooperatif bisa saling sinergi.”
PPK Rumah Swadaya SNVT Jateng, Ahmad Fahmi menjelaskan, untuk wilayah Jateng, pihaknya mendapat alokasi sebanyak alokasi 12.350 unit di 21 kabupaten/kota, dimana untuk Boyolali mendapat alokasi 390 unit.
“Besaran bantuan sebesar Rp 17,5 juta/unit untuk peningkatan kualitas rumah.” (Joko Murdowo)

Baca : LPPKBIH Jateng Siapkan Fisik dan Mental Calhaj

Tinggalkan Pesan