sunarna-klaten


PEMBANGUNAN di desa-desa menjadi salah satu fokus pemikirkan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Sunarna. Tanpa campur tangan pembuat kebijakan, tak mungkin pembangunan di desa-desa bisa berjalan cepat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Bupati Klaten periode 2005-2015 itu meyakini, salah satu fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan melalui pendirian BUMDes. Selain bisa menciptakan lapangan kerja, BUMDes bisa mengelola potensi desa sesuai harapan dan keinginan masyarakat.

Sunarna yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan no 2 dari Dapil VIII Banyumas-Cilacap itu dikenal menaruh perhatian besar pada BUMDes dan wisata desa.

Pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati periode pertama, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor: 2 Tahun 2009 tentang BUMDes. Perda BUMDes pertama di Indonesia tersebut menjadi acuan pembentukan BUMDes di desa-desa di Klaten.

‘’Kehadiran BUMDes dan wisata desa sangat penting untuk mengelola potensi yang dimiliki desa. Karenanya, saya mengusulkan Perda BUMDes sehingga desa-desa di Klaten bisa memiliki BUMDes dan semakin lama semakin berkembang,’’ kata Sunarna.

Baca : Joko Widodo Mampu Selesaikan Tol Transjawa Tepat Waktu

Baca : Warga Diajak Jaga Kerukunan

Perda Nomor: 2 Tahun 2009 tentang BUMDes itu merupakan usulan Bupati Klaten Sunarna. Empat tahun kemudian, tepatnya pada masa kepemimpinan Bupati Sunarna periode II, kembali diterbitkan Perda Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Sejak lahirnya Perda BUMDes, kini di Klaten sudah terbentuk lebih dari 258 BUMDes yang terdata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten. Pembentukan BUMDes merupakan amanat Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

Salah satu bukti keberhasilan perintisan BUMDes di Klaten adalah BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten. BUMDes tersebut sukses memberikan sumbangan pemasukan hingga Rp 14 miliar pertahun ke kas desa.

 

Tak heran jika, BUMDes Ponggok menjadi rujukan studi banding tingkat nasional. Hampir setiap hari, desa itu didatangi peserta studi banding dari berbagai kota di Jawa Tengah, luar Jawa bahkan dari luar negeri. Sejumlah menteri hadir pun pernah hadir ke Ponggok.

Setelah Ponggok, bermunculan BUMDes-BUMDes alain di Kabupaten Klaten, seperti BUMDes yang mengelola wisata desa seperti di Bukit Cinta di Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat, Klaten. Meski tergolong baru, sudah bisa meraih pendapatan hingga Rp 2 miliar pertahun.

Sunarna menambahkan, BUMDes Gedaren, Kecamatan Jatinom, Klaten yang mengelola kolam renang syariah juga sudah meraih pendapatan hingga Rp 2 miliar pertahun. Selain itu, masih banyak BUMDes lain yang sukses mengelola potensi desa dan menghasilkan pendapatan antara Rp 100 juta- Rp 1 miliar pertahun.

Berkat kehadiran BUMDes, Desa Ponggok dan desa-desa lain di Klaten telah berkembang menjadi desa yang sangat maju dan menjadi desa dengan pendapatan tinggi. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memuji-muji kesuksesan Desa Ponggok dalam mengelola potensi desanya, ketika hadir di Ponggok, 23 Agustus 2017 silam. Perda BUMDes memacu terbentuknya BUMDes di 26 kecamatan yang ada di Klaten.(Merawati Sunantri)

Baca : Forum Perantara Ajak Masyarakat Jaga Kebhinekaan

Tinggalkan Pesan