roti-berstiker-caleg

 

SOLO, suaramerdekasolo.com- Roti berstiker caleg yang teka beredar di wilaya Laweyan, gegerkan warga Solo. Pasalnya roti bergambar salah satu caleg DPRD Kota Surakarta diedarkan pada saat hari tenang.

Nah begitu ada laporan dari masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta akhirnya mengamankan roti berstiker salah satu caleg DPRD Kota Surakarta tersebut.

Selain menyita roti berstiker caleg, Bawaslu juga mengamankan selembar contoh surat suara, selebaran ucapan mohon dukungan yang dibagikan kepada masyarakat di wilayah Dapil Laweyan.

Pènyitaan roti “kàmpanye” itu dikemukakan Komisioner Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta, Poppy Kusuma, Selasa (16/4).

Poppy menegaskan barang bukti tersebut disita Panwas Kecamatan Laweyan, Selasa (16/4). Poppy memastikan roti yang disisipi stiker caleg dibagikan kepada masyarakat pada hari pertama masa tenang. “Roti berstike dibagikan pada Minggu (14/4) siang. Hal itu kami dapatkan berdasar hasil investigasi awal,” terangnya.

Ditambahkan Poppy, dengan temuan roti berstiker tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang.

Dalam menginvestigasi masalah ini, lanjut dia, Bawaslu sudah memeriksa dua orang saksi yang menerima bingkisan tersebut. “Kami lakukan penyelidikan, karena roti berstiker sudah masuk dalam unsure money politik,” tergasnya.

Ditambahkan Poppy, Bawaslu membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk melengkapi data-data dari temuan tersebut. Dari info awal, roti tersebut rersebar dibeberapa RW diwilayah Laweyan. “kalau tidak salah antara kelurahan Karangasem, atau Kelurahan Pajang, saya belum dapat info jelasnya,” kata Poppy.

Masalah ini, kata Poppy, akan rapatkan melalui rapat pleno. Apabila dari hasil pleno ternyata memenuhi unsure pidana pemilu, maka kita akan melakukan kajian bersama Gakkumdu (Penagakan Hukum Terpadu,Red),” papar Poppy.

Apabila nanti terbukti salah satu caleg tersebut melakukan pelanggaran pidana kampanye, Poppy menjelaskan bisa saja dijerat dengan pasal 532 UU No. 7 tahun 2017. “jadi nanti ketika dia terpilih, maka kemenanganya bisa kita anulir. Namun kalau kasus ini ingkrah,” paparnya. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan