Beranda BERITA DAERAH WONOGIRI Toko Swalayan Harus Menerima Produk Lokal

Toko Swalayan Harus Menerima Produk Lokal

0
Toko Swalayan Harus Menerima Produk Lokal
MENYAMPAIKAN KETERANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno (kiri) dan Wakil Ketua Basriyono menyampaikan keterangan di kantor DPRD Wonogiri, . (Suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)
WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – DPRD Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Salah satu poin yang ada di dalam Raperda tersebut mengatur agar pusat perbelanjaan dan toko swalayan menerima masuknya produk-produk lokal. 
 
Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno didampingi Wakil Ketua Basriyono dan Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo mengatakan, ada beberapa regulasi baru terkait pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tujuannya untuk memberi ruang bagi para produsen dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan pasar dan usahanya. “Raperda itu akan mengatur bagai mana agar produk-produk lokal bisa masuk toko swalayan,” kata Gatot.
Di samping itu, Raperda baru akan mengatur proses perizinan toko swalayan. Proses perizinannya disinkronisasi dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) dari pemerintah pusat. 
“Raperda tersebut juga mengatur jarak minimal antara toko swalayan dengan pasar tradisional dan jarak antara toko swalayan yang satu dengan toko swalayan lainnya,” ujarnya.
Selain menyelesaikan pembahasan Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, DPRD Kabupaten Wonogiri juga menyelesaikan lima Raperda lain. Yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Wonogiri no 21/2012 tantang perencanaan pembangunan daerah, Raperda tentang penyelenggaraan reklame dan Raperda tentang tanda daftar usaha pariwisata.
Selain itu, Raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin. “Pembahasan enam Raperda itu telah dilaksanakan oleh tiga panitia khusus dan disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD,” katanya. (Khalid Yogi)
 

Tinggalkan Pesan