KARANGANYAR,newsreal.id – Bupati Karanganyar Juliyatmono merasa keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang akan menaikkan iuran sampai 100 persen pada Januari tahun depan. Karanganyar menanggung sekitar 54.000 warga yang memiliki kartu Indonesia sehat yang harus ditanggung iuran jaminan kesehatannya oleh Pemkab.
‘’Bayangkan, semuanya orang tidak mampu yang selama ini ditanggung kesehatannya oleh pemerintah daerah. Sekarang ini Pemkab sudah mengalokasikan untuk pemilik kartu itu Rp 16 miliar di APBD. Nanti kalau naik menjadi Rp 30 miliar lebih. Dari mana duitnya?’’ kata Juliyatmono, Senin.
Dia mengatakan, Pemkab jelas tidak mungkin mengurangi jumlah warga penerima karena tidak mungkin mereka disuruh membayar sendiri. Karena itu mau tidak mau Pemkab harus menambah pendapatan daerah untuk menutup iuran BPJS warga kurang mampu itu. Namun dari mana lagi sumbernya ?
Keluhan serupa juga disampaikan daerah lain karena dia juga Ketua Asosiasi Kabupaten se Indonesia. Bagi daerah yang memiliki sumber dana pendapatan daerah tidak masalah. Namun untuk daerah yang pas-pasan dan hanya cukup untuk pembangunan daerah sendiri jelas keberatan. Apalagi daerah yang minus. Lebih lagi.
Karena itu dia kini pusing juga memikirkan menambah iuran tersebut. Dia yakin bukan saja yang ditanggung pemerintah daerah, namun juga peserta mandiri BPJS yang pasti kelimpungan dengan beban itu. Mereka diyakini sudah ancang-ancang mundur dari kepesertaan.
‘’Apa iya kita tidak membangun karena dananya dialihkan untuk membayar iuran BPJS, atau apa mungkin pemerintah membayar tidak seluruhnya para peserta BPJS dari warga tidak mampu. Kan jelas tidak mungkin,’’ kata Bupati.
Tingkatkan Pendapatan
Bupati harus memutar pikiran untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk menomboki iuran tersebut, yang memang diakuinya sangat berat sebab seluruh sektor sudah didorong untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah. Tentunya juga tetap mengukur kemampuan sebab tidak mungkin ngawur dengan usaha meningkatkan pendapatan daerah itu.
Pemkab kini sedang berupaya agar sektor usaha didorong berkembang dimana-mana, sehingga dia bisa memiliki pendapatan untuk membayar BPJS bagi minimal para pegawainya yang ada tiga atau empat. Dari situ pemkab berharap yang dibayari tinggal sisanya saja, karena jumlahnya berkurang.
Sebab dengan adanya kenaikan itu pasti berimbas ke yang lain. Sekarang Undang-undang Aparat Sipil Nasional (ASN) saja sudah dicantumkan nantinya untuk membayar BPJS itu mereka akan dipotong 4 persen dari pendapatan, bukan sekedar gaji pokok. Tentu itu sangat memberatkan juga.
Dia mengaku bingung dengan manajemen BPJS sebab saat ini masih banyak rumah sakit yang masih menunggu karena belum dibayar oleh BPJS. Banyak dokter yang uang jasanya belum dipenuhi. Karena itu dia mengaku tidak habis pikir dengan lembaga yang menjadi penjamin kesehatan rakyat itu.(Joko DH)
