SRAGEN,newsreal.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sragen bakal melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020, pada pertengahan November mendatang.
Panwascam Pilbup 2020 harus dilantik akhir Desember 2019 dan tugas pertamanya adalah mengawasi proses seleksi dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen.
Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetyo mengatakan, untuk Pilbup 2020, Bawaslu sendiri mendapatkan plot anggaran Rp 6,822 miliar.
“Sebelumnya kami mengusulkan anggaran Pilbup 2020 Rp 7,8 miliar tetapi ada berbagai penyesuaian yang dilakukan, sehingga akhirnya disetujui Rp 6,822 miliar,” kata Budhi kepada Suara Merdeka, Minggu (6/10).
Menurut dia, anggaran sebesar itu dipergunakan berbagai kegiatan, termasuk untuk anggaran honor pengawas ad hoc.
Awalnya, Pemkab Sragen menginginkan honor untuk pengawas ad hoc besarannya memakai indeks daerah. Tapi kalau itu diterapkan, nilainya terlalu kecil. Yakni untuk ketua Panwascam hanya Rp 1 juta/bulan dan anggota Rp 750 ribu/bulan.
Setelah Bawaslu rapat dengan Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) disetujui besarannya sama dengan honor PPK, supaya tidak ada kecemburuan di lapangan antara Panwascam sebagai pengawas dan PPK sebagai panitia.
”Akhirnya disetujui besaran honor Panwascam ke bawah, sama dengan besaran honor PPK ke bawah,” tandasnya.
Untuk Ketua Panwascam honornya setiap bulan Rp 1.250.000 dan anggota Rp 1 juta. Sementara untuk honor Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dulu saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 honornya Rp 550 ribu. Untuk honor Pengawas TPS di Pilbup 2020 besarannya Rp 400 ribu, sama dengan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Inginnya Pemkab Sragen, honor Pengawas TPS Rp 200 ribu, sama dengan indeks daerah tapi kami tidak mau. Akhirnya disamakan dengan honor KPPS, sebab pekerjaannya juga dari pagi sampai malam hari,” katanya.
Budhi mengungkapkan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilbup 2020 telah dilakukan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan Ketua Bawaslu Sragen, di kantor Bupati Sragen, pada Selasa (1/10).
“Penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilbup 2020 untuk Bawaslu dan KPU dilakukan pada hari yang sama dengan Bupati Sragen,” jelasnya.
Budhi mengemukakan, perekrutan Panwascam dilakukan pertengahan November mendatang dan akhir Desember harus sudah dilantik.
“Tugas pertama Panwascam adalah mengawasai seleksi dan perekrutan PPK yang dilakukan KPU,” tandasnya. Karena perekrutan dan pelantikan Panwascam sudah dilakukan pertengahan November mendatang, maka anggaran Bawaslu di Pilbup 2020, bersumber dari APBD 2019 Perubahan dan APBD 2020 Pemkab Sragen. (Basuni Hariwoto)