KARANGANYAR,suramerdekasolo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar meluncurkan tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang, sebagai bagian dari pengawasan partisipatif oleh masyarakat pascapemilu.
Tiga desa yang ditunjuk sebagai desa pengawasan adalah Desa Karangbangun di Kecamatan Matesih, Salam (Karangpandan) dan Tamansari (Kerjo).
Sedangkan tiga desa antipolitik uang adalah Desa Gentungan (Mojogedang), Tlobo (Jatiyoso) dan Paseban (Jumapolo).
Secara simbolis, peluncuran desa pengawasan dilakukan dengan pemukulan gong oleh Kepala Badan Kesbangpol Karanganyar Agus Cipto Waluyo, dalam seremoni di Desa Tamansari, Senin (11/11). Sedangkan peluncuran desa antipolitik uang akan digelar Selasa (12/11) di Desa Gentungan.
Ditemui usai acara, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun mengatakan, desa pengawasan dan antipolitik uang merupakan pengembangan dari program pengawasan partisipatif yang pernah dirintis Bawaslu.
“Ini cara untuk mengembangan pengawasan partisipatif lebih luas. Karena ini dikembangkan pascapemilu, Bawaslu sifatnya mendorong pada masyarakat agar menagih dan merebut kembali hak-haknya, setelah pemilu. Seperti realisasi dari janji-janji kampanye,” katanya.
Tujuannya tak lain agar inti dari demokrasi melalui pemilu terwujud, yakni masyarakat yang sejahtera, seperti yang dijanjikan saat kampanye calon legislatif (caleg) maupun calon presiden-wakil presiden.
“Akan sayang dan sia-sia, jika pemilu setelah usai, tidak berdampak apa-apa, tidak mengubah apa-apa,” ujarnya.
Di Jateng, saat ini sudah ada 300-an desa dan kampung yang dikembangkan sebagai desa pengawasan maupun antipolitik uang.
“Dan ini masih terus bertambah. Harapan kami, ini tumbuh di mana-mana. Siapapun bisa menginisiasi, secara swadaya, maupun difasilitasi Bawaslu. Ini upaya agar optimisme publik terhadap pemilu yang berkualitas dan bermartabat bangkit,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti mengatakan, keberadaan desa pengawasan dan antipolitik uang, melengkapi keberadaan desa Bawaslu yang dirintis di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu.
“Ke depan, tidak menutup kemungkinan ada desa-desa lain yang dikembangkan dengan tujuan serupa, namun berbeda tema. Yang jelas, ini untuk mendorong pengawasan partisipatif masyarakat, agar ke depan pemilu bisa lebih berkualitas,” tuturnya.
Dia menambahkan, penunjukan enam desa sebagai desa pengawasan dan antipolitik uang, tak lepas dari catatan baik pada pemilu lalu, yakni minimnya pelanggaran kepemiluan dan minimnya kasus politik uang.
Kepala Desa Tamansari Sarjito mengapresiasi penunjukan desanya sebagai desa pengawasan oleh Bawaslu.
“Sebelum diresmikan, ada sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai unsur masyarakat di sini, mulai dari karang taruna sampai ibu-ibu PKK. Dan semua menyambut antusias. Kami mengapresiasi, karena ini bentuk dari pencerdasan kepada masyarakat,” imbuhnya. (Irfan Salafudin)
 Karanganyar meluncurkan tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang, sebagai bagian dari pengawasan partisipatif oleh masyarakat pascapemilu){kind=link}