KLATEN,newsreal.id – Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu dan bahaya money politic terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten. Salah satunya dengan peluncuran 6 desa sebagai Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic.
‘’Di Kabupaten Klaten, ada 6 desa yakni 3 Desa Pengawasan dan 3 Desa Anti Money Politik. Diharapkan, peluncuran ini akan menularkan virus pengawasan dan anti money politik ke desa-desa lain di Klaten,’’ kata Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fathkhurrohman, Kamis (7/11).
Untuk Desa pengawasan, Bawaslu sudah memilih 3 desa yang sesuai dengan sejumlah kriteria dan akhirnya terpilih Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, dan Desa Wunut, Kecamatan Tulung.
Sedangkan untuk Desa Anti Money Politic, Bawaslu sudah memilih Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Desa Kebondalem Lor, Kecamatan Prambanan, dan Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno. Peluncuran dilakukan Kamis (7/11) dan Jumat (8/11).
Baca : Politik Uang Jadi Monster Demokrasi
Baca : Bawaslu Bentuk Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan, Sambut Pilbup 2020
‘’Kriteria pemilihan antara lain, Pemerintah Desa dan masyarakat desa sudah sama-sama memiliki komitmen dalam pengawasan dan memerangi politik uang. Harapan Bawaslu, 6 desa yang sudah dirintis dan dideklarasikan itu akan menularkan virus pengawasan dan anti politik uang ke desa lain,’’ tegas Arif Fathkhurrohman.
Menurutnya, pada pilkades di 5 desa dari 6 desa yang dipilih sudah tidak ditemukan kasus money politik. Artinya kades jadi tanpa politik uang. Sedangkan di satu desa, masih ada politik uang namun calon yang melakukan politik uang tidak terpilih. Artinya, masyarakat sudah mulai sadar.
‘’Tujuannya, kami ingin menghilangan kata ’wani piro’ tiap ada pemilihan umum, baik Pemilu legislatif, Pilpres, pilkada maupun pilkades. Bila sosialisasi disampaikan kepada calon, tapi masyarakat masih punya slogan ’wani piro’, maka politik uang masih akan terjadi. Namun, bila masyarakat sudah berani menolak, maka politik yang akan hilang dengan sendirinya,’’ tegas Arif.
Baca : Henry Indraguna : Politik Uang seperti DBD Harus Diberantas
Baca : Waspadai Politik Uang Dimasa Tenang
Peluncuran desa pengawasan dan desa anti money politic dilakukan serentak di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sebelumnya, sosialisasi pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politic sudah dilakukan Bawaslu dalam beberapa waktu terakhir langsung ke desa-desa. Dengan cara itu, Bawaslu ingin mengubah pola sosialisasi.
Bila dulu sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang di hotel dan rumah makan dan menghadirkan tokoh-tokoh kabupaten, kini dicoba dilakukan dari masyarakat bawah. Tujuannya agar masyarakat sadar bahaya money politik dan sadar pengawasan. Jadi sebanyak apapun tawaran dari calon, masyarakat menolak.(Merawati Sunantri)
Baca : Pengawasan Partisipasi, Tiga Kelurahan Di Solo ini Jadi Kampung Anti-politik Uang
