kades-jetak-siswanto
TUNGGU PERBUP - Kades Jetak Kecamatan Sidoharjo Siswanto menunggu perbup untuk menentukan biaya sertifikat PTSL di Desa Jetak, sebelum disampaikan ke khalayak.(newsreal.id/Anindito AN)

SRAGEN,newsreal.id – Biaya Pensertifikatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) BPN/ATR di Desa Jetak, mengacu pada peraturan bupati (Perbup).

Kades Jetak Kecamatan Sidoharjo Siswanto menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait biaya pensertifikatan di Sragen. Pasalnya saat Siswanto mewacanakan biaya pensertifikatan PTSL di Desa Jetak hanya sebesar Rp 150.000 per bidang, diprotes kalangan kades di Kabupaten Sragen.

‘’Saya mewacanakan biaya PTSL Desember 2019 lalu saat rapat di Balai Desa Jetak sebesar Rp 150.000 per bidang,’’ tutur Siswanto yang juga Wakil Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sragen itu.

Dia semula menyetujui biaya PTSL sesuai SKB tiga menteri (Menteri ATR/BPN Agraria, Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Biaya yang disampaikan Rp 150.000.

Setelah mewacanakan biaya pensertifikatan PTSL cukup rendah, Siswanto mulai menyadari, bahwa wacana biaya itu tidak mencukupi untuk desa yang wilayah geografisnya dan kontur tanahnya sulit dicapai oleh petugas pengukur. Karena banyak pemohon pensertifikatan PTSL tinggal di pelosok desa di wilayah perbukitan.

‘’Sehingga biaya PTSL Rp 150.000 per bidang itu memang tidak cukup,’’ ungkapnya.

Siswanto mengakui saat wacana itu muncul di pemberitaan, dia langsung diprotes kalangan lurah. Tak hanya itu, Sekda Tatag Prabawanto juga mengirimkan berita yang sudah terbit di media on line dan media cetak, terkait biaya PTSL yang dia wacanakan Rp 150.000.

Wacana

Karena hal itu menimbulkan ketidakpuasan kalangan kades, Siswanto minta Sekda Tatag Prabawanto agar Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati segera menerbitkan Perbup terkait biaya pengurusan pensertifikatan PTSL.

‘’Karena Perbup yang diterbitkan itu nanti menjadi payung hukum bagi para kades, untuk melaksanakan proses PTSL dengan biaya tertentu yang sudah ditetapkan sesuai perbup,’’ tuturnya.

Dia mengaku khilaf saat mewacanakan biaya sertifikat PTSL Rp 150.000 (SM, 22/2).

Karena wilayah Desa Jetak tidak berbukit dan medannya tidak begitu sulit untuk pengukuran tanah. Sebaliknya masih ada puluhan desa di wilayah Kecamatan Gesi, Tangen dan Jenar, medannya sangat sulit untuk dilakukan pengukuran tanah oleh petugas BPN/Agraria dan panitia, guna memproses sertifikat PTSL.

‘’Setelah saya perhitungkan, memang kalau biaya Rp 150.000 ya masih kurang,’’ tuturnya. Kalau sesuai Perbup Tahun 2019 lalu biayanya Rp 600.000 per bidang.

Siswanto akan menunggu terbitnya perbup yang mengatur soal biaya pensertifikatan PTSL itu.

‘’Berapa pun biayanya sesuai perbup nanti, akan saya ikuti,’’ tuturnya.

Sehingga gagasannya untuk menetapkan biaya pensertifikatan PTSL di Desa Jetak yang pernah dilontarkan Rp 150.000 per bidang, dia anulir.

‘’Saya dan panitia pelaksana pensertifikatan PTSL menunggu perbup untuk menentukan biayanya,’’ tutur pensiunan anggota Polres Sragen itu.(Anindita AN)

Tinggalkan Pesan