demo-buruh-karanganyar
DEMO BURUH – Ratusan buruh berdemo tanpa menghiraukan ancaman corona. Mereka menolak RUU Omnibus Law. Pimpinan DPRD mengumumkan dukungannya di depan buruh.(suaramerdekasolo.com/Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Tidak hiraukan ancaman corona dengan imbauan pemerintah untuk tidak berkerumun melibatkan massa, ratusan buruh Karanganyar dari berbagai elemen berdemo menyuarakan penolakan RUU Omnibus Law yang segera akan dibahas DPR RI.

Para buruh meminta pimpinan DPRD untuk merekomendasikan dukungan penolakan itu ke pimpinan DPR RI dan Presiden karena RUU itu lebih jahat dibandingkan serangan corona. Kalau corona dinilai hanya mematikan orang perorang, jika disetujui RUU Omnibus Law akan membunuh jutaan buruh dan generasi selanjutnya.

‘’Karena itu kami nekad di tengah hantu corona mengancam, kami nekad berdemo. Bahkan kami siap mendukung gerakan mogok nasional jika RUU ini disetujui. Kami siap mogok sebagai protes ketiadaan pemerintah berpihak pada buruh,’’ kata Haryanto di depan pimpinan DPRD ysng terdiri dari Anung Marwoko, Rohadi Widodo dan Tony Hatmoko, serta Pelaksana tugas Kadisdagnakertrans Martadi, Rabu.

Dia menyebutkan, RUU Omnibus Law meniadakan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kehadiran pemerintah tidak ada lagi dalam soal upah. Semua diserahkan pada kesepakatan buruh dan pengusaha. Padahal posisi buruh masih tidak berdaya sehingga jelas upah akan ditekan serendah-rendahnya dan buruh tidak punya pilihan lagi.

Juga soal pekerja kontrak yang diperluas. Jika selama ini hanya pekerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan utama menggunakan pekerja kontrak, ini malah semua bisa. Nasib buruh akan tergantung pada kontrak saja.

Kalau dulu kontrak paling lama tiga tahun sudah harus diangkat pegawai tetap, maka sekarang seumur hidup boleh dikontrak. Dan hebatnya pekerja unskill boleh diisi tenaga kerja asing tanpa izin lagi. Apa ini tidak mengundang corona II atau corona III datang di Indonesia?

Belum lagi pesangon yang dulu dibayarkan minimal 32 kali gaji akan diubah menjadi 6 kali gaji. Apa nggak bikin meringis kecut pekerja. Sudah bekerja puluhan tahun hanya diberi pesangon 6 kali gaji. Sangat tidak manusiawi. Ini akan merugikan buruh dan calon buruh di masa depan. Karena itu satu kata, tolak RUU Omnibus Law.

Setelah audiensi dengan pimpinan DPRD, ternyata keinginan buruh bersambut. Pimpinan DPRD langsung membuat surat rekomendasi dukungan penolakan pada Ketua DPR RI dan Presiden yang langsung dikirim hari itu juga. (Joko DH)

Editor : Budi Sarmun

1 KOMENTAR

  1. Seeprtinya untuk pesangon ada salah info epsangonnya digantj menjadi 17 klo tidak 19x gaji.. karena saingan negara vietnam dan seluruh asean memberikan 400 hari gaji saja yang setara 16x gaji dimana gaji mereka relative lbh rendah jika d bandingkan jakarta surabaya atau di ring 1 dengan tingkat kenaikan gaji epr tahun 3 smpe 5 persen sedangkan indonesia tingkat kenaikan gajk rata2 8 hingga 10 persen..

    Tkndakan ini d ambil pemerintah kenapa ? Karena pada survey hanya 10 persen pesangon dibayar sesuai aturan dan banyak yg dibawah itu dan jg banyak yg tidak kasih… Investor lokal saja takut akan pesangon.. apalagi investor asing…

    Bukan sapa benar sapa salah tapi cari jalan tengah

Tinggalkan Pesan