bpjs-kusumo-putro
FOTO DIRI : BRM Kusumo Putro SH MH. (newsreal.id/Sri Hartanto)

SOLO, newsreal.id – Kebijakan pemerintah mulai Juli 2020 akan menaikkan iuran BPJS, membuat BRM Kusumo Putro SH MH terkejut dan kecewa.

Tokoh muda berpengaruh dan deklarator pendukung fanatik Presiden Jokowi itu mengatakan, “sudah ambruk semakin terpuruk. ”Semakin ambyaar. Sungguh, rakyat semakin sengsara dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut,” tegasnya

Menurut Kusumo Putro, kebijakan Presiden Ir H Joko Widodo dengan menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mandiri membuat masyarakat kalang kabut. Ambruk masih menghadapi Pandemi Covid-19 tambah terpuruk, satu belum selesai masalah lain sudah menghadang.

”Mensikapi hal ini, seharusnya DPR tegas untuk menolak. Sebab kebijakan ini tidak pro rakyat,” tandasnya.

Ditambahkan Kusumo Putro, beberapa bulan belakangan ini, masalah BPJS Kesehatan sudah aman dan tidak bergejolak. Kenapa Presiden membuat kebijakan di saat yang kurang tepat, Pandemi Covid-19 belum selesai, rakyat sudah harus dihadapkan dengan masalah lagi?

Seperti diketahui bersama semula iuran BPJS Kesehatan dinaikkan oleh Presiden Ir H Joko Widodo setelah digugat secara hukum, kebijakan yang tidak populer tersebut ditolak sekaligus dibatalkan berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) mulai bulan April, Mei dan Juni. Hal itu membuat rakyat bisa bernafas lega.
”Namun kenapa Jokowi mendadak menaikkan lagi iuran BPJS di bulan Juli dan hampir 100 persen,” terangnya.

Pengacara yang tergabung di Peradi Kota Surakarta itu menegaskan, belum saatnya pemerintah Jokowi menaikkan biaya iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
Boleh jadi, kenaikan iuran tidak akan berdampak terhadap rakyat apabila kenaikan hanya sekitar 10 persen. ”Insyaallah rakyat bisa menerima kenaikan iuran BPJS hanya 5-10 persen,” ungkap deklarator relawan Jokowi-Amin Daulat Indonesia (JADI) itu.

Menanggapi kenaikan iuran BPJS tersebut, Kusumo Putro yang saat ini menempuh studi doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan menempuh jalur hukum yakni melakukan gugatan class action atau legal standing. Pertimbangan hukumnya, kebijakan pemerintah Jokowi tersebut sangat menciderai seluruh rakyat Indonesia di tengah situasi menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) sekarang ini.

Kebijakan menaikkan iuran BPJS, lanjut dia, terkesan pemerintah mengganggap enteng atas putusan MA yang membatalkan kenaikan premi asuransi BPJS selama tiga bulan yakni, April, Mei dan Juni. Selebihnya tidak dihiraukan lagi. Setelah itu, mulai bulan Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Hampir 100 persen lagi. Rp 80.000 menjadi Rp 150.000. Ini iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas satu serta kenaikan iuran juga terjadi di kelas lainnya. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan