pelantikan-anggota-dprd-solo-2019
GEDUNG PARIPURNA : Warga melintasi halam gedung paripurna DPRD Surakarta lokasi pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024. (newsreal.id/Budi Santoso)

SOLO,newsreal.id Dalam sidang paripurna DPRD Kota Surakarta yang digelar, Senin (8/6).

Ketua Fraksi FPKS, Asih Sunjoto menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Raperda Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (KPBU PJU) Kota Surakarta.

Asih menyampaikan beberapa hal terkait pembahasan sidang paripurna. FPKS menyetujui pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019. Begitu juga dengan pembahasan tata Tertib DPRD FPKS juga menyatakan setuju.

“Namun disini dalam pembahasan KPBU PJU kami tidak sepakat. Kami sampaikan bahwa dari FPKS melalui anggota kami yang ada di pimpinan, anggota kami di banmus menyikapi Raperda KPBU PJU ini sejak awal bahwa FPKS itu menolak untuk pembahasan Raperda KPBU PJU ini. Bahwa Raperda KPBU PJU ini sudah dibahas dan kami dari FPKS sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi untuk pansus sebelumnya, yang sebelumnya kami sudah menyatakan menolak. Surat sudah kami serahkan ke pimpinan periode yang sebelumnya.” jelasnya.

Asih menyampaikan beberapa alasan penolakan pembahasan KPBU PJU tersebut.

“Yang menjadi dasar kami menolak pembahasan Raperda KPBU PJU saat ini. Yang pertama adalah di akhir masa jabatan wali kota yang sudah memasuki akhir masa jabatan ini, membahasan hutang sebesar 960 Milyar untuk jangka waktu yang panjang, yaitu 15 tahun adalah sesuatu yang kurang tepat. Apalagi hutang tersebut adalah bukan sesuatu yang menjadi urusan dasar atau urusan wajib pemerintah,” terangnya.

Kemudian selanjutnya dalam masa Covid-19 yang belum mereda ini, disamping juga melihat pemkot kesulitan membayar tagihan PLN. Tetapi disini mengajukan hutang sebesar 960 Milyar dan dibayar selama 15 tahun.

“Oleh karena itu kami mboten sronto (tidak tega) pada saat situasi yang sulit seperti ini, justru malah meninggalkan hutang bukan untuk urusan yang dasar atau wajib. Kecuali hutang ini untuk membangun Rumah sakit untuk pelayanan dasar kami akan ikut menyetujui,” ucap anggota Komisi IV DPRD ini.

asih-sunjoto-putro

Asih selaku ketua FPKS DPRD Kota Surakarta juga meminta anggotanya di Bapemperda yang akan membahasa Raperda KBPU PJU ini untuk tidak ikut serta.

“Pembahasan raperda ini yang akan dibahas Bapemperda kepada anggota kami,Saudara didik Hermawan untuk tidak ikut dalam pembahasan raperda PJU ini. Dan juga kami mohon maaf, kami berlima menyatakan walk out (WO) dari sidang untuk tidak mengikuti proses penetapan kerjasama KBPU PJU ini. Terima kasih” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Pesan