indeks-kerawanan-pemilu-klaten

KLATEN,newsreal.id – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Klaten yang dirilis Bawaslu ternyata cukup tinggi. Dari seluruh konteks yang dinilai, Klaten menempati urutan ke-9 di Jawa Tengah. Sedangkan dalam konteks politik Klaten berada di urutan pertama se Jawa Tengah dan urutan ke-7 secara nasional dengan skor 78,62.

Data itu disampaikan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrohman pada Diskusi Publik ”Silaturahmi Bupati Klaten dengan Elemen Masyarakat, Menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2029 yang Luber dan Jurdil serta , Sukses Tanpa Akses” di Pendapa Pemkab Klaten, Selasa (21/7).

Pada acara yang diselenggarakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol) Klaten itu, hadir empat nara sumber yakni Komisionar KPU Wandyo Surpriyatno, Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrohman, Asisten 1 Sekda Klaten Ronny Roekmito dan Kasat Intel Polres Klaten AKP Panaji Surya Saputra, dengan dipandu Plt Kabag Humas Pandu Wirabangsa.

”IKP dibuat sebelum tahapan pemlilu untuk melakukan pencegahan. Mengacu Undang-unda g no 7 tahun 2017, pasal 93 huruf b, tugas Bawaslu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi serta pelanggaran pemilu. Data dari kuisioner, yang ngisi bukan hanya Bawaslu dan KPU saja tapi juga media massa, aparat kepolisian dan lainnya,” Ketua Bawaslu.

IKP dibuat memakai data pemilu sebelumnya untuk mencegah dan mengawasi kekuatan politik non demokratis bekerja, sehingga pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jurdil. Intinya Bawaslu hindari pemilu yang tidak jurdil.

”Untuk kontek politik Klaten urutan pertama dari 21 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak Desember mendatang, Sukoharjo di urutan kedua. Sacara keseluruhan, Klaten di urutan 9 se Jaw Tengah,” ujar Arif.

Dia menyebut beberapa contoh, misalnya soal netralitas ASN dalam pemilu, maka Bawaslu melampirkan berita yang berhubungan dengan hal tersebut sebagai bukti. Begitu juga soal bantuan Kemensos digunakan untuk media kampanye dan ASN yang mengunggah gambar calon anggota DPR RI.

indeks-kerawanan-pemilu-klaten2

Tingginya indek kerawanan politik mendapat reaksi dari Komisioner KPU Wandyo. Ditegaskan, KPU bergerak menyiapkan pelaksanaan Pilkada mengacu aturan yang ada. Dan saat ini, belum ada satu pasangan pun calon yang ditetapkan.

”Saya terprovokasi seakan kami menjadi penyelenggaran pemilu yang tidak profesional. Kalau memang dinilai tidak profesional, silahkan diadukan ke DKPP, maka KPU yang tidak netral akan dipecat,” tegas dia. Dalam kesempatan itu, dia memaparkan sejauh mana persiapan Pilkada 2020.

Sementara itu, Asisten 1 Ronny Roekmito menjelaskan dukungan Pemkab Klaten dalam pelaksanaan Pilkada, antara lain dengan mengalokasikan anggaran untuk KPU sekitar Rp 49 miliar, untuk Bawaslu sekitar Rp 14 miliar, untuk pengamanan Polres Klaten Rp 2 miliar dan Kodim Klaten Rp 1 miliar.

Adapun Kasat Intel memaparkan kesiapan Polres Klaten dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Kepala Kesbangpol Klaten Dodhy Hermanu mangatakan, kegiatan itu digelar untuk mendukung dan ikut mensosialisasikan persiapan pelaksaan pilkada serentak, Desember 2020. (Merawati Sunantri)

Editor :Budi Sarmun

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini