SOLO,newsreal.id – Pandemi Covid-19 yang yang merebak di Tanah Air belakangan ini tidak bisa diremehkan. Berdasarkan data sampai 9 September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi telah mencapai 203.342 kasus dengan total meninggal 8.336 kasus.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah, tetap harus meningkatkan sinergi pusat dan daerah, terus berupaya mengambil kebijakan terbaik untuk menangani pandemi Covid-19.
Dari sisi kebijakan, Aria sangat mengharapkan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan dan data-data yang valid secara matang, sehingga narasi yang diterima oleh publik tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Mengingat apa yang disampaikan regulator pasti memiliki pengaruh diberbagai bidang baik ekonomi, sosial dan sebagainya,” kata Aria, Sabtu (12/9/2020)
Pandemi ini menurut wakil rakyat dari PDI Perjuangan, sudah dilalui selama 6 sampai 7 bulan tentu sudah memberikan pengetahuan mengenai penyakit, penyebaran, dan cara mencegah penyebaran virus ini.
SOP Terukur
“Kebijakan PSBB yang akan diterapkan tidak boleh secara saklek diterapkan seperti kondisi saat pertama kali PSBB dilakukan yang tanpa pengalaman.
“Kita tidak bisa menutup berbagai sector perekonomian begitu saja apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor informal mendominasi pekerjaan di Indonesia,” tegasnya.
Pada Februari 2019, tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa. Pemerintah harus memiliki SOP yang terukur dalam menerapkan kebijakan.
Misalkan, untuk meminimalisasi potensi penularan virus yang terjadi di gedung perkantoran jika penyebaran virus diakibatkan oleh ada kelembaban ruangan, maka harus dilakukan treatment khusus seperti membuka jendela untuk memberikan ruang sinar matahari masuk atau menggunakan sinar ultraviolet ringan seperti yang dilakukan di Jerman.
Lebih lanjut, Indonesia memiliki eksposure matahari dan kelembaban yang tinggi berbeda dengan America dan Eropa yang memiliki musim dingin dan udara kering hingga menyebabkan penyebaran corona terjadi di ruang terbuka.
Maka pemerintah harus melakukan pengukuran (memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memastikan penyebaran virus apakah di ruang terbuka atau tertutup. Sehingga kebijakan bisa efektif dan terarah.
“Kami juga menghimbau agar peralatan medis impor harus diawasi dan diperiksa validasi dan kualitas obat dan peralatannya sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik, agar kepercayaan publik terjaga,” imbuh Aria.
Data penduduk yang terkena Covid-19 juga harus disampaikan secara transparan dan akurat, jumlah test diperbanyak oleh karena itu pengawasan ketat input data penting dilakukan, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat waspada dan mengevaluasi situasi secara tepat dan terukur.
Lembaga yang memiliki wewenang tersebut harus diaudit dan diverifikasi oleh suatu lembaga kesehatan yang memiliki otoritas sehingga ada check and balances untuk saling korektif. Pentingnya penyampaian kebijakan disertai dengan data yang akurat diharapkan tidak mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat terutama masyarakat kecil yang berdagang atau mencari nafkah di ruang terbuka.
“Sehingga produktivitas masyarakat masih tetap dapat dipertahankan, jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak. Mereka selalu menyampaikan wait and see, saya kira ini yang harus kita hindari. Akibatnya, ekonomi negara kita tidak akan bisa cepat pulih,” pungkasnya. (Budi Santoso)
