logo-pan

Oleh: Thontowi Jauhari*

WAHYU Kristanto (WK), ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN (Partai Amanat Nasional) Jawa Tengah selama dua periode (2010- 2020) harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam Muswil (Musyawarah Wilayah) V PAN Jateng di Semarang, 30 Desember ini. Dipandang dari sudut perolehan elektoral politik, kepemimpinan WK sulit untuk disebut punya prestasi, kecuali kemunduran. Dari perolehan suara Pemilu ke Pemilu, kursi PAN kian tergerus, baik untuk DPRD Propinsi, kabupaten/kota dan DPR RI.

Perolehan kursi untuk DPRD Provinsi dalam Pemilu 2014, PAN kehilangan 2 kursi (dari 10 kursi menjadi 8 kursi). Pada Pemilu 2019, PAN kehilangan 2 kursi lagi (dari 8 menjadi 6 kursi). Secara akumulatif, perolehan kursi PAN dalam Pemilu 2014 di DPRD kabupaten /kota se Jateng mengalami penurunan, dari 152 menjadi 112. Pada Pemilu 2019, turun lagi menjadi 82.
Yang dramatis, pada Pemilu 2019, terdapat 6 (enam) kabupaten /kota, PAN tidak memperoleh satu kursi pun (Boyolali, Kota Salatiga, Kota Magelang, Blora, Pati dan Pemalang). Untuk DPR RI, Pada Pemilu 2014 PAN masih memperoleh 8 kursi, dan pada Pemilu 2019 tidak satu kursipun didapat.

Secara nasional, perolehan kursi PAN untuk DPR RI memang turun 5 kursi, dari 49 kursi (Pemilu 2014), menjadi 44 kursi (Pemilu 2019). Tragisnya, PAN Jateng “menyumbang” kehilangan 8 kursi. Itu artinya, kinerja DPW PAN Jateng paling buruk dibandingkan dengan propinsi lain. Kehilangan 8 kursi tersebut dapat dikatakan sebagai tragedi.
Mengapa PAN Jateng gagal secara elektoral ? Boleh saya katakan, kegagalan elektoral tersebut adalah implikasi dari kegagalan ideologis.

Pertama, WK gagal mengemban amanah sebagai ketua DPW PAN untuk memimpin gerakan reformasi di pemerintahan. Sebagai partai reformis anti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), mestinya WK menyadari betul posisinya tersebut, dan diaktualisasikan dalam berbagai aksi politik menjadi lokomotif pemberantasan KKN. Faktanya ? Jangankan memimpin gerakan reformasi, aroma dugaan korupsi pada WK tidak bisa dihindari, saat beberapa kali dipanggil KPK terkait keikutsertaannya dalam kasus korupsi wakil ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Kedua, WK gagal merawat konstituen tradisional PAN (warga Muhammadiyah) sebagai captive market-nya. Sebenarnya, jika WK mampu menangkap kehendak umum warga Muhammadiyah dan diaktualisasikan dalam proses akuntabilitas melalui agregasi dan artikulasi dalam kebijakan publik, terlepas berhasil atau tidak, pemilih tradisional tersebut tidak akan pergi. Masalahnya, WK itu bukan siapa-siapa dalam Muhammdiyah, dan juga tidak berusaha berbuat apa-apa untuk warga Muhammadiyah.

Berbeda dengan ketua-ketua PAN sebelumnya (Abdur Rozaq Rais, Munawar Sholeh dan Hadi Pranoto), yang berasal dari aktivis dan pimpinan Muhammadiyah. Katakanlah, ketua-ketua sebelumnya tersebut juga mengecewakan, namun warga Muhammadiyah masih “tego lorone ora tego matine”, sehingga mereka masih tetap memilih PAN dalam Pemilu. Nah, saat WK menjadi ketua selama dua periode tersebut, warga Muhammadiyah banyak yang pergi, dan menjadi “tego tenan” yang mengakibatkan suara PAN tergerus dan tidak memperoleh satu kursi pun DPRD di 6 kabupaten/kota dan DPR RI.

Menghadapi kontestasi Pemilu 2024, PAN Jateng akan lebih berat. Jangankan untuk mengembalikan puncak suara seperti dalam Pemilu 2009 (152 kursi di DPRD Kabupaten/kota, 10 kursi di DPR Propinsi dan 8 kursi di DPR RI), untuk sekedar mempertahankan suara hasil Pemilu 2019 saja tampaknya harus bekerja ekstra keras.
Kehadiran Partai Ummat akan menjadi faktor utama penghambat konsolidasi PAN Jateng.

Pertama, Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais yang notabene menjadi orang paling berpengaruh di PAN. Keluarnya Amien Rais dari PAN akibat riak-riak Konggres V di Kendari, Sulawesi Utara, dan mendirikan partai baru, tentu akan diikuti oleh gerbong pemilih yang loyal terhadapnya. Apalagi untuk wilayah Jateng, kehadiran Partai Ummat, menjadikan PAN Jateng paling terkena dampaknya, mengingat Amien Rais berasal dari Solo.

Kedua, kehadiran Partai Ummat akan kian menggerus basis massa PAN, yakni warga Muhammadiyah. Secara organisatoris, historis dan idelogis, Partai Ummat tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah. Namun, perlu diingat, Amien Rais punya pengaruh besar terhadap perilaku pemilih Muhammadiyah. Amien Rais adalah tokoh Muhammadiyah, bahkan mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam prediksi saya, Partai Ummat dan PAN akan berebut suara pemilih warga Muhammadiyah secara sengit pada Pemilu 2024. Bagi warga Muhammadiyah yang cenderung oposan terhadap presiden Jokowi, mereka akan mengikuti langkah Amien Rais.

Revitalisasi Ideologis

Oleh karena itu, Muswil V PAN Jawa Tengah harus cerdas membaca konstelasi politik menghadapi Pemilu 2024 agar nasib PAN Jateng tidak kian terpuruk. Setidak-tidaknya, tim inti Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jateng (ketua, sekretaris dan bendahara) haruslah mencerminkan, orang-orang yang mampu melakukan revitalisasi ideologi. Pertama, PAN lahir bukan dalam ruang yang kosong. Ada ‘asbabun nuzul’, konteks, dan sebab-musabab, yakni melanjutkan gerakan reformasi “jalanan” tahun 1998, dengan gerakan reformasi konstitusional melalui lembaga-lembaga demokrasi. Saatnya, PAN kembali ke platform ‘asbabun nuzul’ tersebut.

Kedua, Muswil harus mampu mengarusutamakan kader Muhammadiyah dalam jajaran penting kepengurusannya di ketua, sekretaris atau bendahara. Pemeliharaan pemilih Muhammadiyah, akan efektif jika menempatkan kader dan aktivis Muhammadiyah dalam jajaran penting kepengurusan DPW PAN Jateng.

Ada beberapa nama kader Muhammadiyah Jateng yang patut dipertimbangkan, yakni Agna Susila, Umar Hasyim, dan Khafid Sirotudin. Dengar-dengar, Agna Susila telah mengikuti langkah Amien Rais menjadi inisiator Partai Ummat di Jateng. Dengan demikian, tinggal Umar Hasyim dan Khafid Sirotudin yang mesti diakomodasi.

Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, bisa jadi PAN Jateng hanya tinggal kenangan. Selamat Muswil V PAN Jawa Tengah.

thantowi-jauhari
Screenshot_twitter

*Ketua DPD PAN Kabupaten Boyolali tahun 2000–2010

Tinggalkan Pesan