fppr-solo-raya
RADIO ILEGAL- Penggagas pembentukan FPPR se-Solo Raya, Dr Budiyono (kanan) dan Ketua FPPR se-Solo Raya, Suwarmin (kiri) menjelaskan tentang maraknya radio ilegal yang mengganggu frekuensi radio resmi di Lor In Hotel, Sabtu (9/1/2021). (newsreal.id/Sri Hartanto)

*Akan Lapor ke Institusi Penegak Hukum

SOLO, newsreal.id – Maraknya radio ilegal menimbulkan kerugian bagi radio resmi. Melihat kondisi seperti itu, para pengurus Forum Persatuan Penyiaran Radio (FPPR) Se-Solo Raya kompak untuk melaporkan ke Balai Monitor (Balmon) agar dilakukan penertiban radio yang tidak mengantongi izin resmi.

Sebab keberadaan radio ilegal tersebut, menurut Pengagas terbentuknya FPPR Solo Raya, Dr Budiyono, jelas merugikan keberadaan radio resmi.

Menurutnya, selain mengganggu frekwensi signal radio resmi, keberadaan radio liar dinilai membahayakan signal penerbangan.

“Kami merasa resah atas kemunculan radio liar yang memanfaatkan frekwensi tidak sesuai aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Sehingga, kami yang merasa membayar pajak tiap tahun merasa dirugikan karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah,” tandas Dr Budiyono saat berbincang dengan media usai pelaksanaan pembentukan pengurus FPPR se-Solo Raya di Lor In Hotel Solo, Sabtu (9/1/2021) sore.

Bersama dengan perwakilan 35 radio negeri, swasta dan komunitas, lanjut Budiyono, semua telah sepakat untuk melaporkan keluhan yang mereka rasakan ke Balai Monitoring (Balmon), KPID, Kominfo, Pemerintah Provinsi hingga ombusdman Jateng.

Dia berharap, adanya keluhan dari pengurus FPPR se-Solo Raya dapat ditindaklanjuti dengan sikap tegas untuk menertibkan radio liar yang selama ini mengganggu frekwensi radio resmi.

“Kami ini menggantungkan hidup dari siaran radio. Kami tertib membayar pajak frekwensi dan harus mendapat izin penyiaran dengan mengatur gelombang atau frekuensi. Namun, keberadaan radio ilegal yang tidak membayar pajak dan tidak memiliki izin usaha dengan seenaknya mengganggu frekuensi radio resmi dengan cara memasang pemancar radio hingga dipucuk gunung agar signalnya kuat dan mengganggu radio resmi. Untuk itu, kami butuh tindakan tegas dari pemerintah dalam menertibkan mereka,” tegas Budiyono, pemilik Radio Rapendiks tersebut.

Budiyono menambahkan apabila pengaduan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah, FPPR Solo Raya berencana mengadukan permasalahan ini ke institusi penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan.

Hal senada dikemukakan Ketua terpilih Forum Persatuan Penyiaran Radio Solo Raya, Suwarmin. Saat berbincang santai, mantan Pimred Solo Pos itu mengatakan, permasalahan yang terjadi tentu saja dirasakan seluruh radio resmi seluruh Indonesia. Sebab keberadaan radio ilegal sangat mengganggu sekaligus mengancam eksistensi radio resmi.

Disisi lain, dia menyoroti perihal tidak adanya filterisasi yang dilakukan oleh radio liar. Baik dari segi penyampaian informasi hingga tayangan yang disiarkan. Sebagian besar radio ilegal lebih menyiarkan informasi promosi maupun kepentingan tertentu.

“Apabila kami melakukan kesalahan dalam penyiaran mendapat teguran langsung dari KPID, termasuk melarang penyiaran yang dinilai tidak mengindahkan nilai-nilai kesopanan, etika, agama dan lainnya. Namun, jika mereka melakukan siaran dan menyebarkan hal yang dianggap kurang sopan siapa yang akan memperingatkan,” terang pimpinan Radio Solo Pos FM tersebut.

Agar ada tindakan nyata, FPPR Solo Raya berharap pemerintah lebih tegas dalam menindaklanjuti keluhan dari forum radio resmi se-Solo Raya tersebut. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan