DEKLARASI- Puluhan tokoh pergerakan Jateng-DIY mendeklarasikan Aliansi Rakyat Bergerak di Gedung Umat Islam Surakarta di Kartopuran, Jayengan, Kamis (18/3) sore. (newsreal.id/dokumentasi)

SOLO, newsreal.id-Beberapa aktivis pergerakan Jateng dan DIY mendeklarasikan Aliansi Rakyat Bergerak, Kamis (18/03/2021) sore.

Deklarasi pergerakan rakyat tersebut digelar di Gedung Umat Islam Solo Kartopuran, Jayengan, Solo.

Sejumlah aktifis pergerakan yang hadir berasal dari Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Adapun aktifis lain dari luar berasal dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan DIY.

Para tokoh pergerakan yang berjumlah 30 orang diantaranya Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick Setyawan Malkan Sangidu.

Setelah melakukan deklarasi, Aliansi Rakyat Bergerak langsung merilis tiga poin tuntutan terhadap pemerintah tentang penegakan demokrasi, penegakan keadilan, dan pemberantasan korupsi sampai seakar-akarnya.

“Tegakkan demokrasi, kedaulatan adalah di tangan rakyat,” kata Mudrick yang ditemui seusai acara deklarasi.

Dia mengingatkan, jangan ada upaya dari pihak mana pun untuk membungkam suara rakyat, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen.

“Rakyat berhak menyuarakan pendapat dan berorganisasi yang dilindungi oleh negara, dan pengebirian suara rakyat adalah pengkhianatan terhadap demokrasi,” kata Mudrick.

Dia mengatakan, kebebasan rakyat untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat merupakan amanat konstitusi sekaligus merupakan hakikat demokrasi.

“Suara kritis kepada pemerintah merupakan bagian dari hak rakyat, jadi suara kritis tidak boleh dimaknai sebagai melawan pemerintah,” tegasnya.

“Covid 19 jangan dijadikan alat membungkam rakyat dalam menyampaikan pendapat,” kata Mudrick menambahkan.

Mengenai penegakan keadilan, Mudrick mengatakan bahwa keadilan dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak mutlak bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Termasuk di dalamnya adalah keadilan dalam hukum,” ungkapnya.

Mudrick dalam pernyataanya sempat mengutip statement Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Maka, jangan ada diskriminasi hukum bagi seluruh warga negara Indonesia karena diskriminasi dalam penerapan hukum adalah pengkhianatan kepada supremasi hukum,” tandasnya.

Ditambahkan Mudrick, statement Kapolri tersebut harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata.

“Tekad tersebut sudah mulai luntur dengan adanya banyak kasus yang tidak diselesaikan dengan hukum yang memenuhi rasa keadilan,” urainya.

Adapun item tuntutan lain dari Aliansi Rakyat Bergerak yakni keseriusan institusi penegak hukum, termasuk KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara sungguh-sungguh hingga ke akar-akarnya.

“Korupsi semakin merajalela dikarenakan tidak adanya penindakan hukum yang tegas kepada pelaku korupsi,” kata Mudrick.

Mudrick mengatakan, perlu efek jera dengan menghukum seberat-beratnya koruptor yang telah terbukti bersalah di pengadilan, dan aparat hukum harus lebih keras menghukum koruptor.

“Wacana hukuman mati perlu diterapkan, sebagai kejahatan ekstra ordinary crime napi koruptor perlu dihukum di Nusakambangan, biar adil dengan napi narkoba dan teroris yang sudah banyak dikirim ke sana,” paparnya. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan