neta-s-pane
FOTO DIRI : Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. (newsreal.id/Dok)

*Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didesak Mundur

SOLO, newsreal.id– Indonesia Police Watch (IPW) mengkritisi keberadaan Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, namun tidak melepas kedinasannya atau mundur dari institusi Polri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menegaskan, Komjen Andap Budhi Revianto awalnya hanya sementara ditempatkan sebagai Sekjen Kemenkumham. Akan tetapi, Mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) itu diketahui telah menjabat lebih dari 1 bulan sejak dilantik pada tanggal 10 Maret 2021.

Neta menilai, jika sekarang ini Andap masih aktif di kepolisian, dia sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian.

“Kalau merangkap jabatan itu artinya ada ketentuan yang ditabrak. Seharusnya polisi yang aktif, di sisi lain harus mengundurkan diri,” tegas Neta dalam pernyataannya yang dirilis sejumlah media, beberapa hari lalu.

Menurut Neta, hal serupa pernah dialami oleh mantan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Saat Tito menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian yang bersangkutan melepaskan statusnya dari Polri.

Hal serupa juga pernah dilakukan Irjen Pol Ronny Sompie ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Waktu itu, Jenderal Bintang Dua tersebut masih menjabat sebagai Kapolda Bali, lalu melepas statusnya sebagai anggota Polri.

Ketua Presidium IPW tersebut juga memaparkan, seorang polisi aktif tidak dilarang menduduki jabatan diluar struktur Polri. Namun, kendati begitu tetap ada batasannya.

“Kalau seorang perwira tinggi kemudian menjabat sebagai Sekjen di Kemenkumham, itu tidak ada berkaitannya dengan Polri. Namun itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” jelas Neta.

“Dari dua contoh perwira tinggi Polri yakni Tito Karnavian dan Ronny Sompie, seharusnya jabatan yang diduduki Komjen Pol Andap Budhi Revianto tidak sah karena yang bersangkutan bertugas di dua lembaga tinggi negara. Atau bahasa gampangnya, pemerintah harus membayar dua kali gaji untuk jenderal bintang tiga tersebut,” lanjut Neta.

Neta berharap ada kejelasan dari Andap Budhi Revianto untuk memilih salah satu jabatannya dan mundur dari jabatan lainnya. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan