pt-tiga-pilar
MANTAN DIREKSI DISIDANG- Sidang kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan PT AISA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghadirkan mantan Direksi, yang berlangsung beberapa waktu lalu. (newsreal.id/dokumentasi)

*Para Investor Retail Kecewa

JAKARTA, newsreal.id– Mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), Joko Mogoginta dan Stefanus Budhi Istanto Suwito yang dinilai lepas dari tanggungjawab atas laporan keuangan tahun 2017, membuat para investor retail yang tergabung dalam Forum Investor Retail AISA (FORSA) kecewa.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketika keduanya diperiksa sebagai terdakwa atas dugaan pemalsuan laporan keuangan AISA tahun 2017.

“Seluruh persoalan harusnya menjadi tanggung jawab direksi, Joko dan Budhi tetap bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaksana perusahaan. Sedangkan bawahannya hanya bertindak atas perintah Joko, hal itu sesuai hirarki perusahaan,” kata Ketua Forum Investor Ritel AISA (Forsa) Deni Alfianto Amris saat dikonfirmasi Kamis (6/4).

Dalam sidang yang berlangsung beberapa hari lalu, Majelis Hakim yang dipimpin Ahmad Sayuti mempertanyakan praktek tata kelola dan kepemimpinan Joko dan Budhi saat memimpin AISA. Terutama pada transaksi dan dana-dana yang mengalir kepada perusahaan distributor yang berafiliasi dengan Joko Mogoginta.

Hal itu sesuai keterbukaan informasi AISA memuat hasil Laporan atas Investigasi Berbasis Fakta yang merupakan hasil penelusuran dari PT Ernst & Young Indonesia (EY) yang menemukan dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup Tiga Pilar kepada sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan Joko dan Budhi. Antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup Tiga Pilar dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup Tiga Pilar.

Selain itu, dalam laporan keuangan tahun 2017 yang disusun oleh manajemen AISA yang kala itu dipimpin oleh Joko Mogoginta, tidak ditemukan adanya pengungkapan (disclosure) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.

Dalam sidang akhir April 2021, kedua terdakwa Joko dan Budi kompak menghindar dari tanggung jawab. Mereka berkilah tidak tahu menahu mengenai ketentuan yang mengatur pencatatan pihak terafiliasi dan pihak ketiga dalam penyusunan laporan keuangan. Keduanya melemparkan tanggung jawab pada para staf yang menyusun laporan keuangan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

“Harusnya Anda (Joko) sebagai direksi bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap perusahaan ke luar dan ke dalam,” tanya Ketua Majelis Hakim Ahmad Sayuti.

Budhi bahkan mengaku hanyalah sebagai Direktur yang membawahi personalia (HRD) dan bukan sebagai direktur keuangan. Menurut pengakuan, dia dimintai tanda tangan karena merupakan direksi yang paling sering berada di kantor. Joko bahkan menimpali bahwa tanda tangan itu dimintakan karena Budhi merupakan direksi yang paling lama. “Saya membayangkan ini adalah perusahaan besar, perusahaan terbuka, masa seperti itu, main tunjuk (untuk tandatangan) suka-suka?,” tanya Hakim Ahmad lagi yang ditujukan kepada Budhi.

Namun, Budhi tidak menampik mengetahui proses penyusunan laporan keuangan dan tahu pelaporan keuangan ketika ditanyakan kuasa hukumnya, Zaid Mushafi pada persidangan tersebut.

Berdasarkan POJK Nomor 75 /POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, diatur bahwa Direksi Perusahaan terbuka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dan direksi yang menandatangani bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Berkaitan kasus tersebut, Pakar Hukum Bisnis, Yudho Taruno Muryanto saksi ahli dalam persidangan menyebut manipulasi Laporan Keuangan AISA tahun 2017 merupakan tindak penipuan pasar modal. Hal itu sesuai pasal 90, dan 93 UU 8/1995 tentang Pasar Modal. Tindakan manipulasi tersebut dinilai Yudho memberikan kerugian pada investor dan pelaku pasar. “Karena dapat membuat kondisi perusahaan terlihat baik yang kemudian berakibat pada keputusan para investor untuk melakukan transaksi (saham),” paparnya.

Apalagi sejak gagal membayar obligasi pada tahun 2018, saham Tiga Pilar juga disuspensi.

Joko pun mengakui adanya kerugian yang dialami investor saat suspensi saham berlaku. Ini dinyatakan Joko saat mengafirmasi tidak bisanya investor untuk menjual saham Tiga Pilar saat periode suspensi. “Saat suspensi perdagangan dibekukan, tidak bisa lagi menjual atau membeli saham. Iya kalau dia tidak bisa menjual saham pada saat suspensi itu menjadi kerugian,” kata Joko.

Dalam perkara ini, Leonard S Simalango, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Joko dan Budhi dengan Undang-undang Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal. Jika terbukti, keduanya bisa dikenakan hukuman kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.*

Seperti diketahui, Joko dan Budhi dilaporkan para investor retail yang tergabung dalam FORSA ke PN Jaksel atas dugaan pemalsuan laporan keuangan AISA tahun 2017. Akibat manipulasi laporan keuangan tersebut, para investor membeli saham AISA karena melihat prospek usaha yang bagus. Namun kenyataanya, laporan keuangan tersebut hanya dipercantik dan banyak investor mengalami kerugian (cut loss) lantaran terpengaruh kasus yang membelitnya saat ini.

Saat itu, FORSA mewakili 6% dari seluruh saham publik perusahaan produsen makanan ringan merek Taro. Mulai dari tukang sate hingga ibu rumah tangga bergabung dalam forum ini untuk menuntut keadilan terhadap praktek tata kelola yang tidak sehat dalam tubuh emiten itu. FORSA juga menyatakan sudah menyurati Presiden RI, Joko Widodo dan meneruskan pada jajaran pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan dan Kapolri untuk meminta keadilan. (Sri Hartanto)

Tinggalkan Pesan