kapolri-listyo-sigit

*Antara Dukungan dan Tuai Kritikan

PILOT project yang jadi andalan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yakni konsep prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan (presisi).

Konsep tersebut menurut Founder Diwa Center, Diah Warih Anjari dirasa sangat tepat dalam meningkatkan kinerja Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Apabila program 100 hari kinerja Kapolri itu dapat dieksplore sedemikian rupa di jajaran Polri hingga ditingkat Polsek, tentu akan membawa perubahan besar dalam sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Bisa dibilang itu dapat membangun spirit mentalitas bagi anggota Polri dalam mengemban berbagai tantangan yang timbul di tengah masyarakat di zaman modern seperti ini.

Salah satu pilot project Kapolri yakni tidak diberikan kewenangan bagi Polsek melakukan penyidikan dalam menangani berbagai perkara yang muncul di wilayah Polsek setempat.

Kebijakan itu menurut Diah Warih, sebagai langkah yang baik terutama untuk menghindari “main mata” bagi penyidik dalam menangani perkara yang dilaporkan masyarakat di tingkat kecamatan. Sangat bagus jika penyidikan ditangani di tingkat Polres, Polresta atau Polrestabes sehingga ada pengawasan yang lebih terpusat.

Meski di jajaran Polsek tidak diberikan kewenangan untuk menyidik perkara, namun masih tetap diberi keleluasan dalam menangani tiap masalah yang muncul, namun hingga sampai pada tingkat penyelidikan. Apabila ditemukan unsur pidana, perkaranya dilimpahkan ke Polres untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Kebijakan Kapolri tersebut, lanjut pengusaha pertambangan asli Solo itu, bisa dibilang ampuh di lingkungan internal Polri. Artinya jajaran Polri akan lebih ekstra hati-hati dalam menangani setiap perkara yang timbul.

Bahkan Listyo Sigit akan menindak tegas setiap anggotanya yang tidak profesional alias “bermain mata” dalam menangani perkara berdasar laporan dari masyarakat.

diah-warih-anjari
FOTO DIRI : Diah Warih Anjari, pengusaha sekaligus tokoh wanita Solo. (newsreal.id/Dok)

Namun konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri, lanjut Diah Warih, bukan tanpa celah untuk menuai kritikan. Seperti halnya penempatan Komjen Andap Budhi Revianto yang masih aktif sebagai anggota Polri diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) pada bulan Maret 2021.

Meski katanya hanya sementara, jabatan elite itu merupakan prestise atau jabatan mentereng di lingkungan kementerian yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan hingga penyidikan, namun jabatan puncak administratif di Kemenkumham.

Pendiri Yayasan Diwa Center yang pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Walikota Surakarta itu mengatakan, mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) tersebut kabarnya hanya sementara ditempatkan sebagai Sekjen Kemenkumham. Namun kenyataan, setelah dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM)), Yasonna Laoly pada 10 Maret lalu, hingga saat ini Andap masih menjabat. Padahal di sisi lain, Jenderal Bintang Tiga tersebut masih tercatat sebagai anggota polisi aktif.

“Mencermati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian, polisi aktif dilarang merangkap jabatan. Oleh sebab itu, status Pak Andap saat ini bisa dibilang menabrak aturan. Karena dia masih tercatat sebagai polisi aktif namun menduduki jabatan strategis di luar struktur institusi Polri,” tandasnya. (red)

Tinggalkan Pesan