khaerul-saleh
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta kepada Kapolri untuk menangkap sindikat pemalsu Ijin Usaha Pertambangan (IUP),dan juga menangkap para pengusaha yang mempergunakan dokumen IUP palsu.

Permintaan tersebut di sampaikan Pengeran saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung Nusantara II,Komplek Parlemen Jakarta,Rabu (16/6/2021).Menyikapi maraknya IUP Palsu yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Pangeran baru baru ini ada 20 IUP yang di terbitkan oleh Kementerian ESDM ,padahal ini pernah di selidiki oleh Bareskrim Mabes Polri sampai sekarang masyarakat Kalimantan Selatan belum mengetahui hasil dari penyelidikan ini.

Lebih lanjut Pangeran menegaskan dari 20 IUP palsu dan bahkan ada 3 IUP yang tidak pernah di terbitkan oleh Bupati saat itu namun IUP nya tetap terbit oleh Kementerian ESDM.

“Perlu saya sampaikan dari 20 IUP yang saya anggap asli tapi palsu tersebut di terbitkan oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang asalnya di tanda tangani oleh Kepala Daerah,”kata mantan Bupati Kabupaten Banjar 2 Priode tersebut.

Dari 20 IUP palsu tersebut terdapat 3 IUP yang tidak pernah di tanda tangani Pangeran Khairul Saleh selaku Bupati Kabupaten Banjar tahun 2014,namun di terbitkan oleh Kementerian ESDM.

“Dari 20 IUP ini,3 IUP bertanda tangan saya tahun 2014,padahal saya tidak pernah tanda tangan,saya tidak pernah menerbitkan IUP ini baik ijin eksplirasi maupun IUP Produksi”tegas Pangeran.

Menurut Pangeran dengan Undang Undang Minerba yang baru,peralihan kebijakan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat,ternyata ada sindikat pemalsu IUP di kementerian ESDM.

“Jadi saya minta kepada Polri untuk menangkap sindikat pembuat IUP aspal (asli tapi palsu), yang ada di Kementerian ESDM ini,termasuk juga perusahaan yang menggunakan dokument aspal ini,baik yang sudah bekerja,sudah ekplorasi,saya juga minta di tangkap,”pungkas Pangeran Khairul Saleh. (tempo)

Tinggalkan Pesan