Sovereign-Wealth-Fund

JAKARTA, Pemerintah Indonesia telah meresmikan lembaga pembiayaan investasi atau Sovereign Wealth Find (SWF) bernama “Indonesia Investment Authority (INA)”. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengelola aset domestik yang dapat menunjang pembangunan.

Hadirnya lembaga yang menjalankan prinsip SWF tentunya menimbulkan diskusi tersendiri karena belum familiarnya masyarakat mengenai praktik bisnis yang dilakukan SWF di Indonesia. Untuk itu, Rizal Bambang Prasetijo, Komisaris Utama Trimegah Securities, berkontribusi menjadi narasumber dalam episode podcast ke-26 Ekonomi bertajuk “SWF Indonesia: Realisasi Investasi atau Sebatas Ambisi?”.

Dalam episode kali ini, Rizal bersama Rahma, Host Idekonomi, membahas mengenai konsep model SWF di Indonesia, perbedaannya dengan lembaga investasi lain, serta peluang dan tantangan yang muncul di masa depan.

Rizal menjabarkan bahwa selama ini Indonesia belum memiliki lembaga yang melakukan pembiayaan melalui modal dan baru melakukan pembiayaan melalui utang oleh perbankan.

“Pembiayaan secara modal ini yang akan menjadi fokus lembaga pengelola investasi INA. By default, lembaga SWF di Indonesia dan di seluruh dunia mengkhususkan diri membiayai investasi dari sisi modal bukan dari utang.” ujar Rizal.

Modal utama yang disuntik pemerintah sekitar USD 5 Miliar, dengan harapan ada tambahan suntikan dari pihak-pihak lain yang ingin melakukan investasi dengan target hingga USD 10 Miliar.

Umumnya, SWF didirikan di negara dengan surplus modal berlebih seperti Uni Emirat Arab dan Norwegia, di mana mereka memiliki neraca transaksi berjalan yang surplus sehingga menginvestasikan kelebihan modalnya ke luar negeri, khususnya ke negara berkembang seperti Indonesia.

“Namun untuk Indonesia ini kebalikan. Kita ini adalah negara yang harus mengimpor modal, maka SWF didirikan untuk mengelola modal yang masuk ke dalam negeri.” jelas Rizal.

Dari segi investasinya, SWF di Indonesia dan di negara lain akan berbeda. Di negara Skandinavia dan Timur Tengah, SWF mengelola pendanaan investasi di luar negeri. Namun untuk Indonesia, fokus investasinya akan dilakukan di dalam negeri.

INA merupakan suatu lembaga pengelola dana dengan pola investasi seperti private equity, di mana keduanya dapat melakukan investasi secara langsung di sektor riil (perusahaan). Pada private equity, terdapat master fund yang terdiri dari berbagai thematic fund seperti fund seri A, B, dan C, yang memiliki perbedaan satu sama lainnya. INA juga memiliki struktur yang sama dan investor dapat menginvestasikan dananya melalui dua opsi, yaitu melalui master fund atau langsung ke thematic fund.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga lain seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang memiliki mandat serupa dengan INA.

“Lalu, di mana letak perbedaannya? Pertama, dari segi dasar hukum. INA didirikan berdasarkan UU, sementara PIP dan SMI hanya melalui peraturan pemerintah atau keputusan menteri.” menurut Rizal.

Hal ini menjadikan INA sebagai lembaga yang kedudukannya setara dengan BI, OJK, dan LPS, yang juga terlahir dari UU, serta pendirinya dapat dipanggil oleh DPR dan bertanggung jawab pada Presiden. Kedua, dari segi sumber daya manusia yang mengelola lembaga-lembaga tersebut.

“SMI mirip dengan INA, karena dikelola oleh orang-orang profesional yang dicari oleh headhunter. Sementara, PIP dijalankan oleh birokrat Kementerian Keuangan.”, tambah Rizal.

Ketiga, dari sisi jumlah modal. SWF memiliki jumlah modal yang jauh lebih besar dari SMI. Selain itu, SMI hanya dapat menunjukkan dananya untuk infrastruktur, sementara INA memiliki cakupan tujuan investasi yang lebih luas dan dapat berupa bidang kesehatan, energi, dan bidang lainnya yang dianggap dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang. 

SWF merupakan lembaga yang membutuhkan keleluasaan yang tinggi, dalam artian suatu kerugian dari investasi tidak dapat diartikan sebagai korupsi. Meskipun lembaga ini memperoleh modalnya dari pemerintah, mereka seharusnya diperbolehkan untuk mengalami kerugian pada titik-titik tertentu, dan secara agregat tetap harus menguntungkan.

Sementara itu, dalam UU tertulis bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, diri sendiri, atau orang lain, sehingga mencetak kerugian dapat diartikan sebagai korupsi.

Maka, merupakan suatu proses yang panjang untuk meyakinkan legislator untuk memberikan kepercayaan pada INA dalam UU yang berlaku dan tidak mengartikan kerugian sebagai tindak korupsi.

“Akhirnya, INA dapat beroperasi dengan keberadaan Omnibus Law, di mana suatu kerugian yang terjadi saat melakukan investasi pada suatu proyek tidak dapat diartikan sebagai korupsi, dengan catatan selama saat evaluasi terbukti bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.” tutup Rizal. (rls)

Tinggalkan Pesan