KARANGANYAR – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lawu, Karanganyar menerima tambahan dana penyertaan dari Pemkab Karanganyar Rp 9 miliar di tahun anggaran 2020, untuk menambah sambungan dan subsidi silang sambungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

‘’Dana modal penyertaan itu memang untuk memperluas agar semakin banyak masyarakat yang menerima sambungan air bersih, apalagi kita juga akan mendapatkan tambahan suplai air baku dari waduk Gondang dan Jlantah. Masing-masing sekitar 150 liter perdetik yang paling tidak cukup untuk 30.000 satuan sambungan,’’ kata Prihanto Dirut PDAM saat evaluasi akhir tahun, Senin.

Saat ini sudah ada sekitar 64.000 satuan sambungan atau masih kurang dari separoh warga Karanganyar yang menikmati sambungan air bersih PDAM. Jika nanti suntikan dari Waduk Gondang dan Jlantah sudah mulai, paling tidak sudah 70-80 persen yang m3enikmati air bersih.

Masyarakat berpenghasilan rendah itu memang hanya ditarik harga sambungan sekitar Rp 500.000 saja. Padahal idealnya sampai Rp 1,5 juta – Rp 2 juta setiap satu sambungan. Karena itu modal penyertaan Pemkab Karanganyar itu kembali diinvestasikan untuk masyarakat.

Nanti di akhir tahun biasanya Pemkab akan menerima ganti dari pemerintah pusat yang memprogramkan semua penduduk bisa menikmati sambungan air bersih, baik dari PDAM atau Pamsimas.

PDAM sendiri saat ini terus berbenah dengan meningkatkan pipa jaringan distribusi dengan mengadakan pergantian secara bertahap pipa jaringan utama yang sudah berusia di atas 30 tahun, sudah di overkapasitas sehingga bocor.

Sebab pada saat beban puncak, maka aliran air PDAM dari Serut, Karanganyar mencapai 160 liter perdetik sehingga sangan besar dan pipa yang lama sudah sering bodol sehingga menambah kebocoran yang sekarang sudah ideal di bawah 21 % sebagai batas kebocoran.

Untuk rencana membangun pabrik air kemasan, Prihanto mengatakan, sebetulnya izin dari Pemkab sudah turun sehingga sudah diperbolehkan memproduksi. Namun izin itu masih harus dibawa ke pemerintah pusat karena izin pabrik air kemasan yang dikomersilkan harus dari pusat.

Sehingga target akhir tahun 2019 ini yang mestinya sudah mulai produksi akhirnya mundur sampai perizinannya sempurna. PDAM tentu tidak mau jika air kemasan produksinya nantinya untuk kalangan sendiri karena belum berizin.

Tentang potensi pasar sebetulnya sangat besar, karena seluruh instansi di Pemkab saja dana makan minum untuk kegiatan dan tamu sudah miliaran dan saat ini masih menggunakan air minum luar. Jika nanti air kemasan PDAM selesai tentu tidak salah jika air itu yang digunakan.

‘’Popkoknya kita tetap sesuai prosedur perizinan sehingga semuanya resmi. Dan yakinlah bahwa potensi pasarnya sangat besar untuk itu, sehingga memungkinkan PDAM akan memproduksi air kemasan di samping yang utama tetap menyediakan air bersih untuk rakyat,’’ kata dia.

Saat ini rata-rata konsumsi air masyarakat hanya berkisar 20 meter kubik sebulan, masih sangat kecil. Dan memang tujuan utama perusahaan daerah bukan untuk mencari untung tapi untuk melayani masyarakat.(joko dh)

Tinggalkan Pesan