SEMARANG– Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Jateng berharap penguatan modal untuk sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Jateng, Sumarno saat membacakan Pendapat Akhir Gubernur Jateng atas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025, di Gedung Berlian, Rabu (26/2).
“Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jateng dalam mendorong dan memperkuat fungsi BUMD, guna membangun ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, dan mendukung program pembangunan daerah,” kata Sumarno.
Ditambahkan, Raperda tersebut sebagai payung hukum penganggaran dalam penguatan modal untuk BUMD. “Penyertaan modal ini (supaya) BUMD kita bisa bergerak lebih luas dan berkembang lebih besar. Karena BUMD ini menjadi salah satu andalan kita untuk meningkatkan PAD,” bebernya.
Menurut Sumarno, PAD Pemprov Jateng bisa terus digenjot, salah satunya melalui kinerja BUMD. “Kalau kinerjanya baik, kita dorong mudah-mudahan kontribusinya (PAD) bisa lebih besar,” ujarnya.
Selain target tersebut, penyertaan modal BUMD diharapkan dapat memberikan penguatan dalam menjalankan roda operasional perusahaan, memberikan layanan prima, profesional, dan menjadi lebih tangguh. Sehingga, mampu memberikan peluang usaha, inovasi, dan meningkatkan respons dalam menangkap kebutuhan masyarakat.
Sebagai informasi, Pemprov Jateng memiliki sembilan BUMD, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda), Jateng Petro Energi (Perseroda), Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
Kemudian Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), Jateng Agro Berdikari (Perseroda), Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), dan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Perseroda).
Penyertaan Modal
Adapun penyertaan modal yang bakal digelontorkan untuk sejumlah BUMD Jateng pada tahun anggaran 2025 hingga 2029 tercatat hampir Rp2 triliun. “Berdasarkan pertimbangan dan kajian terhadap masing-masing BUMD, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepad BUMD mulai 2025 sampai dengan 2029 maksimal sebesar Rp1,9 triliun,” kata anggota Komisi C DPRD Jateng Dwi Yasmanto.
Penyertaan modal ini nantinya akan digunakan untuk operasional sejumlah BUMD, yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng, PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), dan PT Jateng Petro Energi.
Lalu PT Tirta Utama, PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), PT Jateng Agro Berdikari, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.
Dwi Yasmanto mengatakan, penyertaan modal bagi BUMD sangatlah penting karena badan usaha milik pemda memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. “Dengan penyertaan modal yang tepat saasran, BUMD dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah,” ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.
Oleh karena itu, penyertaan modal kepada BUMD tidak boleh sembarangan dilakukan. Perlu adanya perencanaan matang, analisa mendalam, dan pengawasan yang ketat sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jateng ini juga mengatakan, penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, menambah modal dasar, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD.
“Tujuannya menumbuhkan perekonmian daerah, meningkatkan pendapatan asli daaerah guna menunjang pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan laba perusahaan,” kataYayan, sapaan akrabnya. (tb)
