JAKARTA,newsreal.id – Dalam perkembangan terbaru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dinilai menabuh genderang perang kepada pemerintah setelah keputusan kontroversial yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.
Retret yang bertujuan untuk sinkronisasi program pusat dan daerah ini diboikot oleh PDI Perjuangan pasca penetapan Sekjen partai bersimblo banteng mencereng tersebut. Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca : Ruang Direksi-Komisaris Hutama Karya Digeledah
Pengamat politik menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan sikap oposisi tegas PDI Perjuangan terhadap pemerintah.
Iwan Setiawan, dari Indonesia Political Review menyatakan, PDI Perjuangan menegaskan oposisinya terhadap pemerintah.
“Tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” tuturnya seperti dikutip dari merdeka.com.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh kepala daerah dari pertai tersebut tidak menghadiri acara yang dicanangkan pemerintah. Instruksi ini tertuang dalam surat resmi DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo turut merespons instruksi ini dengan meminta seluruh kepala daerah untuk tetap hadir dalam retret di Magelang, menegaskan pentingnya acara tersebut.
Baca : Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dipercepat
“Ini urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” terang Jokowi
Dengan sikap oposisi yang semakin kuat, drama antara PDI Perjuangan dan pemerintah diperkirakan akan terus berlanjut.
Kita tunggu perkembangan berikutnya, bagaimana hubungan antara PDI Perjuangan dan pemerintah akan berkembang di masa mendatang. (bun)
Baca : Baca : Jokowi: Retreat Urusan Pemerintah
