JAKARTA- Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal kisruh penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer.
Bahlil menyampaikan ada tiga arahan besar yang disampaikan Prabowo kepadanya. Pertama, Prabowo memerintahkannya untuk memastikan penyaluran gas subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran.
Kedua, kata Bahlil, Prabowo menekankan tata kelola penjualan gas elpiji 3 kilogram harus berjalan dengan baik. “Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama menyangkut elpiji,” kata Bahlil usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).
Mulai 1 Februari 2025, Kementerian ESDM menerapkan pembelian elpiji 3 kilogram tidak lagi dapat dilakukan di tingkat pengecer, tapi sepenuhnya hanya bisa di pangkalan resmi Pertamina.
Aturan ini membuat warga kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram dan harus mengantre panjang hanya untuk membeli gas. Bertalian dengan itu, semua pengecer baik warung maupun toko sembako kini bisa menjual gas LPG 3 kg lagi. Status mereka akan jadi subpangkalan.
Bisa Dikontrol
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar mengatakan perubahan status ini bertujuan agar penyaluran subsidi gas tersebut bisa dikontrol.
“Tidak berubah dari apa yang kita sudah lakukan pada waktu pengecer dulu. Cuma namanya ditingkatkan menjadi sub pangkalan,” kata Achmad saat sidak ke pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Depok, Selasa (4/2).
Pihaknya menjelaskan, saat ini ada lebih dari 300 ribu pengecer dan 135 ribu di antaranya memenuhi syarat untuk langsung naik status menjadi subpangkalan. Dengan berubah menjadi subpangkalan, maka penjual akan terdata di sistem Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Harga gas yang dijual pun nantinya jadi bisa diawasi. (cnnind,tb)
