Parlementaria
Home » Sekolah Rakyat Harus Prioritaskan Daerah Terpencil dan 3T

Sekolah Rakyat Harus Prioritaskan Daerah Terpencil dan 3T

DENGAR PENDAPAT: Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta. (Foto: HO-DPR)

JAKARTA- Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa lokasi sekolah rakyat sebaiknya fokus pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah marginal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses layanan pendidikan.

“Kalau sekolah rakyat ini ditempatkan di pusat kabupaten, anak-anak dari pulau-pulau terluar akan tetap kesulitan menjangkaunya,” kata Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pendidikan Daerah 3T soal Rencana Program Sekolah Rakyat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/5).

Sebaiknya, kata dia, dorong keluar, ke pinggiran-pinggiran, agar aksesibilitas masyarakat lebih cepat dan mudah Mercy lantas mencontohkan kondisi di Provinsi Maluku, yang biaya transportasi dari pulau-pulau ke pusat kabupaten bisa mencapai jutaan rupiah, sehingga menyulitkan keluarga untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain lokasi, Mercy juga menyoroti persoalan ketersediaan dan kualitas guru.

Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah guru-guru di sekolah rakyat akan direkrut dari tenaga lokal atau melalui mekanisme baru. Mengingat keterbatasan jumlah guru di daerah 3T, dia mengusulkan agar pada tahap awal perekrutan lokal tanpa mengganggu guru di sekolah yang sudah ada.

Untuk tahap awal, dipercepat mungkin bisa diambil dari perekrutan lokal. Akan tetapi, lanjut dia, berikutnya bisa dibuka jalur khusus. Dikatakan pula bahwa rekrutmen tetap dari tenaga lokal, tetapi dengan penambahan kuota untuk guru. “Jadi, eksisting yang ada jangan diganggu, tetapi ditambahkan dengan guru-guru yang memang berkualitas,” tegasnya.

15 Juta Keluarga Sudah Terima Bansos BPNT, Kemensos Genjot Penyelesaian Kendala Data

Kearifan Lokal

Masalah kurikulum dan relevansi pendidikan juga menjadi perhatian. Mercy mendorong agar sekolah rakyat memiliki kurikulum yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan kearifan lokal.

Ia mencontohkan kembali wilayah Maluku yang berbasis kelautan. Di wilayah tersebut seharusnya anak-anak harus diberikan pembelajaran khusus tentang sumber daya kelautan dan pemanfaatannya.

“Yang kami maksudkan bahwa hasil dari sekolah rakyat dan sekolah umum yang lainnya memberikan kontribusi balik, multiplier efek balik juga ke daerah itu,” katanya.

Wakil rakyat dari Maluku ini melanjutkan, “Pada akhirnya berkaitan dengan serapan tenaga kerja nanti, ke universitas, serapan tenaga kerja, dan seterusnya betul-betul bisa menjawab pergumulan yang ada di daerah.”

80 Ribu Kopdes Merah Putih Siap Diluncurkan

Mercy juga menekankan bahwa kehadiran sekolah rakyat harus benar-benar menghadirkan keadilan sosial dan tidak meninggalkan satu pun anak dari keluarga miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Ia berharap prinsip-prinsip universal seperti no one left behind (tidak ada yang tertinggal) benar-benar diwujudkan dalam implementasi program ini.

Secara positif, dia menyambut gembira, bahkan pihaknya memberikan penguatan-penguatan sehingga pada akhirnya kehadiran sekolah rakyat ini betul-betul memberikan semacam satu penguatan yang sangat luar biasa, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. (Ant,tb)

Berita Populer

01

Polda Jateng Identifikasi 11 Ormas yang Diduga Terafiliasi Premanisme

02

10 Hewan Paling Imut, Lucu dan Menggemaskan

03

Mendikdasmen Pastikan SPMB di Jateng Selaras dengan Pusat

04

Permendikdasmen tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA) Diterbitkan

05

Ibu Sarima Ditipu 4 M Oleh Tersangka Iin Iryani Pengusaha Travel Haji dan Umroh, Kasus Masuk Tahap Pelimpahan

Berita Terbaru


80 Ribu Kopdes Merah Putih Siap Diluncurkan



Kategori