NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah sempat dilanda dualisme kepemimpinan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menutup babak panjang konflik internal. Dua kubu yang sempat berseteru kini resmi berdamai dan berjanji menjaga soliditas partai.
Dalam momentum rekonsiliasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/10), pimpinan PPP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang sempat terjadi selama proses Muktamar berlangsung.
Baca : SK PPP Resmi untuk Kubu Mardiono, Menkumham Pastikan Sudah Teken
“Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.
Mardiono menegaskan bahwa PPP akan melangkah ke depan sebagai partai yang lebih kuat, kokoh, dan kembali fokus pada perjuangan umat. “Kami ingin PPP kembali solid dan jadi bagian dari perjuangan bersama masyarakat,” tambahnya.
Kesepakatan Penting
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto memastikan, hasil rekonsiliasi juga melahirkan kesepakatan penting: tidak akan ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari PPP.
“Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab, mukerwil, termasuk hal-hal lain. Ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” ujar Agus.
Rekonsiliasi ini menandai berakhirnya kisruh internal yang sempat membuat PPP memiliki dua versi hasil Muktamar Ke-10. Pada 27 September 2025, Mardiono sempat mengumumkan diri sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi. Namun di sisi lain, forum Muktamar tetap berlanjut dan menunjuk Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.
Kepastian struktur kepengurusan akhirnya ditetapkan setelah Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru PPP pada 6 Oktober 2025.
Dalam SK tersebut, Muhamad Mardiono resmi menjabat Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Bendahara Umum. Dengan islahnya dua kubu ini, PPP berharap dapat kembali fokus pada agenda politik dan penguatan konsolidasi menuju pemilu berikutnya. (tb)
