NEWSREAL.ID, SEMARANG- Tak kurang 1.411 guru swasta di Jawa Tengah yang telah lolos seleksi PPPK sejak empat tahun lalu masih belum mendapatkan kejelasan penempatan. Mereka tergolong dalam kategori prioritas R1D, yang sebelumnya dijanjikan akan diprioritaskan karena telah lulus passing grade pada seleksi PPPK 2021.
Rina Dewi Astuti (41), salah satu guru asal Boyolali, menyampaikan bahwa para guru telah berkali-kali mengadu ke berbagai instansi, termasuk DPRD Jateng, Kemenpan-RB, dan BKN. Namun, hingga kini jawaban yang mereka terima selalu sama: menunggu petunjuk teknis dari pusat.
“Kami tiga kali audiensi, tapi hasilnya selalu mentok. Pusat bilang tunggu usulan daerah, daerah belum jelas apakah sudah mengusulkan atau belum,” ujar Rina, Kamis (17/7/2025), usai audiensi di Komisi E DPRD Jateng.
Ironisnya, berdasarkan komunikasi terakhir dengan BKN dan Menpan-RB, diketahui bahwa penempatan guru PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Artinya, Pemprov Jateng memiliki kendali penuh atas pengusulan formasi yang dibutuhkan.
“Kalau dari BKN, mereka siap terbitkan NIP, asalkan daerah mengusulkan formasi. Jadi sekarang bola ada di tangan pemprov,” tegasnya.
Para guru berharap DPRD bisa menjadi penekan agar Pemprov Jateng segera menyelesaikan penempatan mereka. Terlebih, informasi dari Badan Pendapatan Daerah menyebutkan bahwa anggaran bukan menjadi hambatan.
“Yang kami harapkan sekarang cuma satu: ketegasan politik dari pemprov agar nasib kami segera diputuskan,” ujar Rina.
Situasi semakin menyedihkan karena sebagian guru terpaksa banting setir demi bertahan hidup. “Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jualan cilok. Bahkan ada yang diberhentikan dari sekolah karena ketahuan ikut seleksi PPPK,” ungkapnya.
Sebagian besar guru R1D ini adalah guru senior dengan masa pengabdian lebih dari 15 tahun. Banyak di antara mereka sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan hampir pensiun. Mereka dulunya dijanjikan akan difasilitasi melalui jalur PPPK karena tidak bisa lagi ikut seleksi CPNS.
Inkonsistensi Kebijakan
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, menyebut penundaan ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan negara. Ia menilai pemerintah seharusnya menuntaskan proses rekrutmen yang sudah dimulai, bukan malah membiarkan ribuan guru menggantung tanpa kejelasan.
“Mereka sudah ikut prosedur, sudah lulus, tapi belum juga ditempatkan. Ini kan kebijakan resmi pemerintah pusat, masa enggak ada follow-up dari daerah?” kritiknya.
Zainuddin menegaskan bahwa masalah ini hanya soal kemauan politik, bukan soal anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa Provinsi Jateng saat ini masih kekurangan guru, terutama di tingkat SMA, SMK, dan SLB. “Guru sudah ada, tapi malah dibiarkan. Padahal mutu pendidikan kita juga sedang dipertaruhkan,” tegasnya.
Ia menargetkan agar proses anggaran untuk penempatan guru prioritas R1D dimulai tahun ini, agar formasi bisa dimasukkan dalam seleksi 2026 dan guru bisa diangkat selambat-lambatnya pada 2027.
“Jangan sampai Indonesia kehabisan waktu menyongsong bonus demografi, tapi malah krisis guru karena abai pada komitmen yang sudah dibuat,” tutupnya. (tb)
