WFH di Jateng Masih Digodok, Gubernur: Jangan Disangka Libur!

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemprov Jateng masih mengkaji rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait implementasi kebijakan tersebut di lingkungan pemerintahan daerah.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan, penerapan WFH di tingkat daerah tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga di pemerintah pusat. Menurutnya, cakupan pelayanan pemerintah daerah jauh lebih kompleks dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.

“Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal. Sehingga mekanismenya harus dikaji betul,” ujar Luthfi saat menghadiri acara Halalbihalal di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (25/3/2026).

Ia juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran kerja. Menurutnya, perubahan pola kerja harus tetap mengedepankan profesionalitas dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jangan sampai penerapan WFH ini dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami,” tegasnya.

Tunggu Arahan

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Hal ini penting agar implementasi di daerah tetap selaras dengan regulasi nasional.

“Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang kita tetapkan, karena masih dalam tahap kajian,” jelas Sumarno.

Menurutnya, kajian yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi kerja, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan apapun yang diambil tidak akan menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

WFH memang menjadi salah satu opsi fleksibilitas kerja yang mulai banyak diterapkan di berbagai instansi, terutama sejak pandemi beberapa tahun terakhir. Namun, untuk level pemerintah daerah seperti di Jateng, penerapannya membutuhkan penyesuaian yang lebih detail, mengingat banyak layanan yang bersifat langsung dan tidak bisa sepenuhnya dialihkan secara daring.

Dengan proses kajian yang masih berlangsung, Pemprov Jateng menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja ASN dan optimalisasi pelayanan publik. Jangan sampai niat memberi kemudahan justru berujung pada turunnya kualitas layanan.

Untuk sementara, para ASN di lingkungan Pemprov Jateng diminta tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu kejelasan kebijakan. Satu hal yang pasti, kalaupun WFH nanti diterapkan, itu bukan berarti santai di rumah, tapi tetap kerja serius, hanya beda lokasi. (tb)