Pemkot Semarang Teken Kerja Sama PSEL Bareng Pemprov dan Pemkab Kendal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Upaya serius Pemkot Semarang dalam menangani persoalan sampah memasuki tahap yang lebih konkret. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk wilayah Semarang Raya di Kantor Gubernur Jateng, Sabtu (28/3/2026).

Penandatanganan dilakukan antara Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, dan Pemkab Kendal disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

Momen ini menjadi langkah awal pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang mulai dijalankan secara lebih terstruktur di kawasan Semarang Raya. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam mempercepat penanganan sampah di Jateng.

Setelah penandatanganan, pembahasan lanjutan terkait pengembangan PSEL di wilayah lain turut dilakukan sebagai langkah penguatan pengelolaan sampah secara regional. Melalui kerja sama tersebut, para pihak menyepakati arah kebijakan pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi modern.

PSEL diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah secara signifikan, sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai nilai tambah. Dalam skema kolaborasi ini, Pemprov Jateng berperan sebagai koordinator dan pengawas.

Sementara itu, Pemkot Semarang dan Pemkab Kendal bertanggung jawab pada aspek teknis, mulai dari penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana, hingga memastikan pasokan sampah sebagai bahan baku PSEL.

Pengaturan kerja sama tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PKS, yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PSEL. Mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, hingga pemeliharaan, termasuk aspek pengelolaan risiko, penguatan kelembagaan, serta penganggaran.

Bagi Kota Semarang, langkah ini menjadi jawaban atas tingginya volume sampah harian yang selama ini menjadi tantangan. Melalui kolaborasi lintas daerah, sistem pengelolaan sampah diharapkan menjadi lebih modern, terintegrasi, dan berdampak jangka panjang bagi lingkungan.

Langkah Pararel

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah paralel selama proses pembangunan PSEL yang diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun. Selain kesiapan teknis, Pemkot juga tetap mendorong pengurangan sampah dari sumbernya.

“Masyarakat Kota Semarang menunggu pembangunan PSEL ini. Kami siap memenuhi kebutuhan sekitar 1.100 ton sampah per hari sesuai perjanjian. Sambil menunggu, gerakan Semarang Wegah Nyampah akan terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan bank sampah,” ujarnya. Ia menegaskan, pendekatan tersebut penting agar pengelolaan sampah berjalan seimbang antara pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menilai kerja sama ini sebagai langkah fundamental dalam menjawab persoalan sampah yang telah menjadi isu nasional.  Menurutnya, kota-kota besar membutuhkan pendekatan berbasis teknologi untuk menangani volume sampah dalam skala besar.

“Pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah efektif untuk mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Ini bagian dari percepatan penanganan sampah secara nasional,” ujarnya.

Di tingkat provinsi, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi besar pengelolaan sampah di Jateng. Selain PSEL, Pemprov juga mendorong pembentukan satuan tugas percepatan penanganan sampah dan pengembangan teknologi alternatif seperti refuse derived fuel (RDF).

Ia juga menyoroti masih besarnya tantangan pengelolaan sampah di Jateng. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 29 daerah masih menggunakan metode open dumping yang sebenarnya telah dilarang sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Saat ini, tingkat pengelolaan sampah di Jateng baru mencapai sekitar 30 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 24,9 persen. Secara nasional, sekitar 66 persen pengelolaan sampah masih dilakukan dengan metode open dumping.

Jika praktik tersebut dapat dihentikan dan beralih ke sistem yang lebih ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan teknologi modern, tingkat pengelolaan sampah diperkirakan dapat meningkat signifikan. Di Jateng sendiri, penghentian open dumping berpotensi mendorong capaian pengelolaan hingga mendekati 78 persen.

Kerja sama ini juga sejalan dengan program “Semarang Bersih” serta mendukung program strategis nasional pengembangan PSEL yang ditargetkan mulai beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, pengelolaan sampah di Semarang Raya resmi bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi. Pemerintah Kota Semarang memastikan proses pembangunan dan operasional PSEL akan terus dikawal agar berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan serta pelayanan publik. (dc)