Usai Lebaran, ASN DKI Bisa WFA 50 Persen, Presensi Online Dua Kali Sehari

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan kuota maksimal 50 persen setelah libur Lebaran 2026. Meski diberi fleksibilitas bekerja dari luar kantor, pegawai tetap diwajibkan menjalankan disiplin kerja, termasuk presensi secara daring.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 2 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas ASN selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 Hijriah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa fleksibilitas kerja ini tetap mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik. Dalam aturan tersebut, setiap perangkat daerah diberi kewenangan mengatur sistem kerja pegawai melalui kombinasi work from office (WFO) dan WFA.

Namun, jumlah ASN yang dapat bekerja dari luar kantor dibatasi maksimal 50 persen di setiap unit kerja. Pemberian izin WFA pun dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kondisi pegawai.

“ASN yang menjalankan tugas dari luar kantor tetap diwajibkan melakukan presensi secara daring melalui aplikasi resmi pemerintah sebanyak dua kali sehari,” demikian isi kebijakan tersebut.

Presensi online dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00-18.00 WIB. Selain itu, ketentuan jam kerja juga tetap berlaku, yakni 7,5 jam per hari untuk periode 16-17 Maret 2026, dan 8,5 jam per hari untuk periode 25-27 Maret 2026.

Dasar Penilaian

Bagi ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, capaian jam kerja tetap menjadi dasar penilaian. Atasan langsung diwajibkan melakukan verifikasi kehadiran melalui sistem presensi yang telah disediakan.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel.

Adapun skema WFA tidak berlaku bagi unit kerja yang memberikan layanan langsung dan tidak dapat dilakukan secara digital, terutama layanan yang beroperasi selama 24 jam.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengatur mobilitas ASN selama periode libur panjang sekaligus menjaga produktivitas kerja. Dengan penerapan sistem kerja fleksibel yang terkontrol, pemerintah berupaya memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. (tb)