Soal Perlindungan Lahan Pertanian dan Penanganan Sampah, Pemprov Jateng Targetkan 26 Daerah Ini

SEMARANG,NEWSREAL.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya penyelesaian dua persoalan lingkungan yang dinilai semakin mendesak, yakni alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan seperti Semarang dan wilayah aglomerasinya.

Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memenuhi target Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen. Sementara itu, sembilan daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian dan ditargetkan rampung dalam bulan ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pencapaian target LP2B menjadi langkah penting untuk menjaga posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional di tengah meningkatnya tekanan pembangunan di kawasan perkotaan.

“Kami optimistis seluruh daerah dapat memenuhi target tersebut dalam bulan ini,” kata Luthfi usai Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Semarang, Senin.

Menurut Luthfi, tantangan terbesar justru berada di daerah perkotaan yang mengalami perkembangan permukiman dan kawasan industri cukup pesat sehingga ketersediaan lahan pertanian semakin tertekan.

Karena itu, pemerintah provinsi meminta daerah yang masih mengalami kendala untuk berkonsultasi dengan kabupaten dan kota yang telah berhasil memenuhi target perlindungan lahan pertanian.

Selain persoalan alih fungsi lahan, rapat tersebut juga membahas penanganan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

Pemprov Jawa Tengah menyiapkan strategi berbeda sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah mendorong penerapan sistem rayonisasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Skema tersebut akan diterapkan pada sejumlah kawasan metropolitan, di antaranya Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, dan Tegal Raya.

Sementara itu, daerah dengan volume sampah lebih kecil diarahkan memanfaatkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan dukungan industri semen sebagai pembeli hasil olahan sampah.

Di sisi lain, penanganan dari sumbernya juga terus diperkuat melalui Program Desa Mandiri Sampah. Hingga saat ini hampir 210 desa di Jawa Tengah telah mengelola sampah secara mandiri mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Didik Mulyanto, mengakui masih terdapat sejumlah kota yang mengalami kesulitan memenuhi target perlindungan lahan pertanian.

“Beberapa kota memang mengalami kesulitan memenuhi target 87 persen. Kami akan mendorong agar kebijakan yang dibutuhkan segera disiapkan,” ujarnya.

Menurut Didik, persoalan perlindungan lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan tata ruang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum kepemilikan lahan serta pemberian insentif kepada pemerintah daerah dan petani. Usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana menegaskan setiap daerah tidak perlu terpaku pada satu jenis teknologi dalam mengelola sampah.

Menurutnya, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan karakteristik sampah, kemampuan fiskal pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, hingga kepastian pasar atau offtaker bagi hasil pengolahan sampah.

Dengan percepatan perlindungan lahan pertanian dan pembenahan sistem pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan kawasan perkotaan, ketahanan pangan, dan kualitas lingkungan hidup. Kawasan Semarang dan sekitarnya menjadi salah satu fokus utama karena menghadapi tekanan paling besar akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan volume sampah setiap harinya.