Gubernur Jateng Tunjuk Eko Sapto Purnomo Jadi Plt Bupati Sukoharjo

SEMARANG, NEWSREAL.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal setelah Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk menjamin tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo.

Penunjukan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa apabila kepala daerah berhalangan, tugas pemerintahan dijalankan oleh wakil kepala daerah.

“Pelaksana tugas sudah kami tunjuk, yaitu wakilnya. Itu sesuai undang-undang,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Ghradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (13/7/2026).

Luthfi menegaskan, penunjukan Plt telah dilakukan sejak sehari sebelumnya agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Menurutnya, keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas meskipun kepala daerah sedang menghadapi proses hukum.

“Pelaksana tugas sudah ditunjuk sejak kemarin. Tidak boleh ada yang lowong. Prinsip kami, apabila ada penegakan hukum dari KPK maupun pihak lain di kabupaten/kota, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” katanya.

Gubernur juga menegaskan bahwa proses hukum yang menjerat seorang kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan daerah.

“Yang melakukan ya yang bertanggung jawab. Tidak ada dampak terhadap institusi, dan pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.

Selain memastikan keberlangsungan pemerintahan, Ahmad Luthfi mengingatkan kembali pentingnya integritas bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak awal telah melakukan berbagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembinaan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga pakta integritas bersama seluruh kepala daerah.

“Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” ujarnya.

Luthfi juga menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, namun di sisi lain kesinambungan pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap terjaga.

Dengan ditunjuknya Eko Sapto Purnomo sebagai Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh program pembangunan, pelayanan administrasi, serta pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo dapat berlangsung seperti biasa tanpa mengganggu kepentingan masyarakat di tengah proses hukum yang sedang berjalan. (OBR).