Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di kawasan perbatasan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun 10 kapal pengawas baru serta memperluas dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengatakan penambahan armada tersebut merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang masih menjadi ancaman di kawasan tersebut.

“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” kata Didit dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dengan penambahan tersebut, armada kapal pengawas milik KKP akan bertambah dari 34 unit menjadi 44 kapal. Kehadiran kapal-kapal baru diharapkan mampu meningkatkan jangkauan patroli sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah laut yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Selain membangun armada, KKP juga akan mengembangkan Pangkalan PSDKP Batam menjadi pangkalan utama kapal pengawas melalui perluasan fasilitas dermaga.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menjelaskan Batam dipilih karena memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendukung operasi pengawasan di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga.

“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” ujar Pung.

Menurutnya, keberadaan dermaga yang lebih luas akan memungkinkan kapal-kapal pengawas berukuran besar bersandar dan beroperasi lebih optimal, sehingga patroli di kawasan perbatasan dapat dilakukan secara lebih intensif.

Laut Natuna Utara selama ini menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap aktivitas kapal ikan asing ilegal. Selain memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, kawasan tersebut juga berada di jalur strategis sehingga kerap menjadi sasaran praktik pencurian ikan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola proyek, pembangunan kapal pengawas maupun perluasan Dermaga PSDKP Batam dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan RI. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Direktorat Jenderal PSDKP menunjukkan sepanjang 2025 aparat berhasil mengamankan 41 kapal perikanan ilegal. Dari jumlah tersebut, enam merupakan kapal ikan asing yang terdiri atas lima kapal berbendera Vietnam dan satu kapal berbendera Malaysia, sedangkan 35 lainnya merupakan kapal perikanan Indonesia yang melakukan pelanggaran.

Pemerintah berharap penguatan armada patroli dan infrastruktur pengawasan ini tidak hanya meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing, tetapi juga menjaga kedaulatan negara di wilayah Laut Natuna Utara sekaligus melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. (OBR).