Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Marak Iklan Penjualan Pulau, KKP Ingatkan Tidak Ada Aturan yang Melegalkan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 20 Juni 2025 23:05 WIB
Marak Iklan Penjualan Pulau, KKP Ingatkan Tidak Ada Aturan yang Melegalkan
NEWSREAL.ID - PULAU DIJUAL: Pulau Lantigiang, sebuah pulau seluas sekitar 5,6 hektar di Desa Jinato, Takabonerate, Sulawesi Selatan yang sempat dikabarkan menjadi obyek jual-beli pada 2021 lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA – Menyusul kemunculan kembali iklan-iklan daring yang menawarkan pulau-pulau kecil untuk dijual, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung mengambil langkah tegas.

Menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), KKP berupaya menghentikan penyebaran informasi menyesatkan yang seolah-olah melegalkan praktik jual beli pulau di Indonesia.

“Kami sudah menyurati Komdigi agar situs-situs yang memuat iklan penjualan pulau dibatasi atau ditutup,” ujar Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP, Ahmad Aris, dalam pernyataan resmi, Jumat (20/6). Langkah ini ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta potensi konflik pemanfaatan lahan pesisir.

Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (DJPK) KKP, Koswara, menegaskan tidak ada satu pun aturan di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau. “Yang dimungkinkan hanyalah pemanfaatan pulau kecil secara terbatas untuk kegiatan tertentu, sesuai regulasi yang ketat,” ujarnya.

Mengacu pada Permen KP Nomor 8 Tahun 2019, hanya 70 persen luas pulau yang dapat dimanfaatkan, dan itu pun wajib menyisakan 30 persen untuk fungsi lindung, ruang publik, dan kepentingan umum. Selain itu, pelaku usaha harus menyediakan ruang terbuka hijau dalam area pemanfaatan.

Informasi Palsu

Sebagai langkah transparansi dan edukasi, KKP akan menambahkan subdomain khusus dalam situs resminya yang berisi daftar dan profil pulau-pulau kecil serta pulau terluar Indonesia. “Kami ingin publik memahami status pulau secara legal, agar tidak mudah terjebak dalam informasi palsu,” tambah Aris.

KKP juga terus mendorong pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kegiatan yang legal dan berkelanjutan, seperti ekowisata, budidaya laut, konservasi, dan riset. Semua aktivitas ini harus memenuhi syarat legalitas, kelestarian lingkungan, dan melibatkan masyarakat lokal.

Langkah-langkah ini sejalan dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024, yang memperkuat prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan, pulau-pulau kecil merupakan bagian strategis dari kebijakan ekonomi biru pemerintah. “Pulau-pulau kecil memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi kawasan pesisir,” ujarnya. (ct)

Berita Terbaru

KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia...

Sepuluh Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama kepolisian menyiapkan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pengoperasian sementara sejumlah ruas tol tersebut diharapkan...

Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...

Lebaran Makin Dekat, Pemerintah Pastikan Stok Pangan, BBM hingga Elpiji Aman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian itu...

Diplomasi Agama, Gugun Gumilar Road Show Temui Dubes Timur Tengah hingga Eropa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar menegaskan, tantangan diplomasi keagamaan Indonesia kian kompleks di tengah dinamika global. Namun demikian, arah...

Sinyal dari Istana: Indonesia Pertimbangkan Cabut dari BoP Gaza

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa Indonesia berpotensi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Sinyal itu...

7.782 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Indonesia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat sebanyak 7.782 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur...

Prabowo Bangun Forum Diskusi Nasional Antisipasi Gejolak Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menginisiasi ruang diskusi nasional dengan melibatkan para pemimpin lintas generasi dan pimpinan partai politik guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global...

Pakar Ingatkan RI Hati-hati di BoP, Jangan Terjebak Benturan Kepentingan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali jadi sorotan. Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih mengingatkan pemerintah...

Iran Buka Suara soal Desakan RI Keluar dari Board of Peace Bentukan Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Iran akhirnya angkat bicara soal desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), badan bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang...

Prabowo Minta Harga Sembako “Jangan Ngegas” Jelang Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga sembilan bahan pokok tetap stabil selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. Instruksi...

Tiga Hari Merah Putih Setengah Tiang, Negara Berduka untuk Try Sutrisno

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Sekretariat Negara mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia mengibarkan bendera negara setengah tiang selama tiga hari berturut-turut, mulai 2 hingga 4 Maret 2026....

Leave a comment