Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan karena usulan tersebut belum diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dirinya menegaskan, mekanisme pengisian jabatan Jampidsus diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan berdasarkan usulan dari Jaksa Agung.

“Hingga hari ini kami belum menerima usulan tersebut. Mekanismenya adalah jabatan tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres berdasarkan usulan dari Jaksa Agung,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin, dilansir dari Antara.

Jabatan Jampidsus menjadi kosong setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Sabtu (11/7).

Menurut Prasetyo, berbeda dengan proses pengangkatan pejabat baru, pengunduran diri seorang pejabat tidak memerlukan Keputusan Presiden karena merupakan keputusan pribadi pejabat yang bersangkutan.

“Kalau pengunduran diri tentu tidak menggunakan Keppres, karena pengunduran diri bersifat pribadi dari yang bersangkutan yang menyatakan mundur dari kapasitas jabatan yang diemban,” jelasnya.

Ia menambahkan, Keppres baru akan diterbitkan ketika Presiden menetapkan pejabat definitif yang akan mengisi posisi Jampidsus.

“Keppres itu nanti berlaku dalam konteks apabila ada pengangkatan pejabat Jampidsus baru,” katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan sebagaimana mestinya meski terjadi pergantian pimpinan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pengunduran diri Febrie Adriansyah merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Menurut Anang, keputusan tersebut juga berkaitan dengan proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik Polri.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Febrie Adriansyah bersama seorang lainnya berinisial DR diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas, Kejaksaan Agung telah menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jampidsus.

Di sisi lain, Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mendorong agar pemerintah segera mengisi jabatan tersebut secara definitif. Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menilai keberadaan Plt. Jampidsus sudah tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam jangka pendek.

Namun demikian, menurutnya, penunjukan pejabat definitif tetap diperlukan guna memberikan kepastian kepemimpinan dan menjaga efektivitas penanganan berbagai perkara tindak pidana khusus yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

Dengan demikian, proses pengangkatan Jampidsus definitif kini berada pada tahapan menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pengangkatan pejabat baru tersebut. (OBR).