Dorong Keadilan Korektif, LOGIS 08 Minta Penanganan Dugaan Korupsi Utamakan Pemulihan Kerugian Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Organisasi LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan keadilan korektif (corrective justice) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana.

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menegaskan, setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk perkara yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, harus diproses secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Anshar, prinsip negara hukum menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang sama di hadapan hukum sehingga setiap dugaan tindak pidana yang didukung alat bukti permulaan yang cukup harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang akuntabel.

“Prinsip negara hukum mengharuskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti permulaan yang cukup, maka harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel,” kata Anshar dalam keterangannya, Senin (13/7).

Ia menilai pemberantasan korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara melalui asset recovery atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Menurutnya, penegakan hukum yang efektif harus bertumpu pada pembuktian yang kuat, pengembalian seluruh hasil kejahatan kepada negara, serta pemberian efek jera yang tetap menghormati ketentuan hukum dan hak asasi manusia.

“Penegakan hukum harus berfokus pada pembuktian yang solid, pengembalian seluruh hasil kejahatan kepada negara, serta pemberian efek jera yang maksimal sesuai batasan hukum yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak hidup,” ujarnya.

Anshar menjelaskan, konsep keadilan korektif bertujuan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara adil, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dipertahankan apabila setiap laporan maupun dugaan korupsi diperlakukan secara setara tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak yang diperiksa.

Karena itu, LOGIS 08 menyatakan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang tetap berpedoman pada due process of law atau proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah, namun di sisi lain aparat penegak hukum juga harus berani mengusut setiap dugaan korupsi secara tuntas apabila memenuhi unsur hukum,” tegas Anshar.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan perkara korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. LOGIS 08 menilai penanganan perkara tersebut dapat menjadi momentum memperkuat integritas lembaga penegak hukum sekaligus menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Ke depan, organisasi tersebut berharap kebijakan pemberantasan korupsi semakin menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara, penguatan integritas aparat penegak hukum, serta terciptanya kepastian hukum yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.