KPK Dalami Dugaan Pengaturan Lelang Proyek Jalur Kereta Api

JAKARTA, NEWSREAL.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Fokus terbaru penyidik mengarah pada dugaan pengaturan proses lelang yang melibatkan kelompok kerja (pokja) di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan seorang pegawai Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan berinisial ADW sebagai saksi pada Selasa (7/7/2026).

“Saksi ADW hadir, dan didalami terkait dugaan pengaturan lelang oleh pokja di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan,” kata Budi di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur.

KPK menduga proses pengadaan pada sejumlah proyek strategis tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Penyidik menelusuri indikasi adanya rekayasa dalam proses tender, mulai dari tahapan administrasi hingga penetapan pemenang lelang.

Selain memeriksa saksi dari lingkungan Kementerian Perhubungan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy Haryanto, yang dikenal dengan nama Billy Beras. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Tentu akan menjadi pertimbangan penyidik untuk langkah hukum berikutnya, apakah dilakukan penjadwalan ulang atau pemanggilan kedua,” ujar Budi, dilansir dari Antara.

Kronologi awal

Kasus dugaan korupsi tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Balai tersebut kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

Seiring berjalannya penyidikan, perkara terus berkembang. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Selain itu, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidikan mencakup sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di berbagai daerah, antara lain proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi jalur kereta api di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dalam penyidikan ini, KPK menduga terdapat praktik pengaturan proses pengadaan yang dilakukan secara sistematis. Dugaan tersebut mencakup rekayasa sejak tahap persyaratan administrasi hingga penentuan perusahaan pemenang tender.

Melalui pendalaman terhadap saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas perkara tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek perkeretaapian yang menggunakan anggaran negara. (OBR).