Mas Gibran Mundur ? Turbulensi Politik Menunggu Kepastian

Oleh Prof. Dr. Adi Sulistiyono
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PERNYATAAN bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri membuka babak baru polemik politik nasional. Persoalannya bukan hanya apakah Gibran akan mundur, melainkan bagaimana negara membedakan niat politik, pengunduran diri yang efektif, dan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan Presiden tidak menolak niat tersebut. Namun, keterangan itu belum sama dengan keputusan formal yang mengakhiri jabatan. Dalam pertemuan yang sama, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum. Prasetyo menyatakan Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa, sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pada saat yang sama, polemik dokumen berkembang di DPR. Sejumlah anggota mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara pimpinan DPR menyatakan usulan itu akan dikaji berdasarkan argumentasi, dasar hukum, dan persyaratan yang berlaku. Pembahasan di parlemen harus ditempatkan sebagai proses kelembagaan yang tunduk pada konstitusi dan tata tertib DPR, bukan sekadar dihitung dari jumlah dukungan politik.

Perkembangan itu juga berlangsung berdekatan dengan penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden yang disebut berkembang ke pendalaman dugaan makar. Namun, kedekatan waktu tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Perkara pidana tersebut harus diproses secara mandiri berdasarkan bukti dan hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, yang terlihat bukan satu perkara tunggal, melainkan beberapa dinamika yang berjalan beriringan: persoalan dokumen, respons parlemen dan partai, sikap Istana, serta penyelidikan pidana yang terpisah. Risiko muncul ketika seluruh jalur itu dicampuradukkan sehingga hukum berubah menjadi alat untuk memenangkan pertarungan politik.

Putusan pengadilan tidak otomatis mengakhiri jabatan

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam polemik dokumen pendidikan Gibran memiliki objek dan akibat hukum yang berbeda. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan kasasi dalam sengketa tata usaha negara mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan. MA menyatakan surat tersebut batal dan memerintahkan pejabat terkait mencabutnya. Akibat hukum langsung putusan itu berkenaan dengan surat administrasi yang menjadi objek sengketa. Amar tersebut tidak menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Kedua putusan itu tetap menimbulkan persoalan serius mengenai pemenuhan syarat pendidikan. UUD 1945 tidak merinci syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Pasal 169 huruf r UU Pemilu kemudian mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Karena itu, pertanyaan hukumnya ialah apakah syarat tersebut telah terpenuhi ketika Gibran dicalonkan, mengingat MK tidak menemukan bukti meyakinkan atas dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dan MA membatalkan surat penyetaraannya.

Persoalan pemenuhan syarat itu harus dibedakan dari akibatnya terhadap jabatan. Putusan MK berakhir dengan amar tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan MA mengadili keabsahan keputusan administrasi, bukan memutus pemberhentian Wakil Presiden. Dengan demikian, kedua putusan dapat menjadi dasar penting dalam perdebatan konstitusional, tetapi tidak dengan sendirinya mengakhiri jabatan Gibran.

Pasal 7A UUD 1945 membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Pasal 7B mengatur jalurnya: DPR menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus, lalu MPR mengambil keputusan. Apakah persoalan syarat yang dipersoalkan sejak tahap pencalonan dapat menjadi dasar pemberhentian dalam masa jabatan merupakan pertanyaan yang harus diuji melalui mekanisme tersebut, bukan disimpulkan otomatis dari dua putusan yang objek perkaranya berbeda.

Rencana Gibran menempuh peninjauan kembali juga perlu dijelaskan secara cermat. PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan dalam perkara dan memenuhi alasan hukum yang ditentukan. Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi tersebut. Selain itu, Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 memaknai Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengecualikan badan atau pejabat TUN dari pengajuan PK. Karena itu, pernyataan mengenai rencana PK belum menjawab siapa yang berhak mengajukannya dan apakah syaratnya terpenuhi.

Ketika niat mundur belum menciptakan kekosongan

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini mengatur pengisian jabatan yang kosong, tetapi tidak merinci bentuk pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden maupun kepada siapa surat itu harus disampaikan.

Yusril menjelaskan bahwa jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, diperlukan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. Menurut penjelasannya, MPR kemudian memberitahukan kekosongan kepada Presiden dan meminta Presiden mengusulkan dua calon pengganti. Penjelasan tersebut merupakan pandangan pemerintah mengenai prosedur pengunduran diri, sebab Pasal 8 ayat (2) sendiri berfokus pada pengisian kekosongan dan tidak secara eksplisit mengatur tata cara penyampaian surat pengunduran diri.

Karena itu, pernyataan niat dalam pertemuan dengan Presiden belum dapat diperlakukan sebagai pengunduran diri yang efektif. Jika Gibran memutuskan mundur, pernyataan formal dan tanggal efektifnya perlu disampaikan secara terbuka melalui mekanisme yang memiliki dasar konstitusional. Jika ia memilih melanjutkan jabatan, hal itu juga perlu ditegaskan. Kepastian tersebut penting agar MPR tidak bergerak berdasarkan spekulasi dan publik mengetahui siapa yang secara sah menjalankan jabatan.

Mundur bukan pemakzulan

Pengunduran diri sukarela berbeda dari pemakzulan. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan konstitusional melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. HMP dapat menjadi bagian dari proses politik di DPR, tetapi pengajuan atau pembahasannya sendiri tidak mengakhiri jabatan. Tahapan, persyaratan, dan pembuktian konstitusional tetap harus dijalankan.

Sebaliknya, jika pengunduran diri telah efektif dan jabatan menjadi kosong, pengisian jabatan mengikuti Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Jalur pengunduran diri tidak boleh digunakan untuk menutup pertanyaan tentang pemenuhan syarat atau pertanggungjawaban hukum. Jalur pemakzulan pun tidak boleh dijadikan tekanan politik untuk memaksa pejabat mundur.

Pembedaan yang sama berlaku bagi dugaan penyadapan dan makar. Penyelidikan pidana harus bertumpu pada bukti dan proses hukum yang sah. Perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan atau menggugurkan kedudukan politik siapa pun tanpa dasar hukum.

Ketika prosedur menjadi constitutional hardball

Pakar hukum tata negara Mark Tushnet (2004), dalam artikelnya “Constitutional Hardball”, menggunakan konsep ini untuk menggambarkan klaim dan tindakan politik yang masih dapat dipertahankan menurut doktrin konstitusi, tetapi menimbulkan ketegangan dengan pemahaman konstitusional yang telah mapan. Konsep tersebut dapat menjadi lensa untuk membaca risiko dalam dinamika politik saat ini, bukan sebagai vonis bahwa aktor tertentu telah melakukan penyimpangan. Pertanyaan yang perlu diuji ialah apakah mekanisme DPR, sikap Istana, dan langkah hukum masing-masing sungguh-sungguh diarahkan pada akuntabilitas atau digunakan secara strategis untuk menekan lawan.

Pengalaman Amerika Serikat dan Filipina memperlihatkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat diisi melalui mekanisme yang berbeda. Di Amerika Serikat, setelah Spiro Agnew mengundurkan diri pada 1973, Presiden Richard Nixon menominasikan Gerald Ford sebagai Wakil Presiden dan Kongres mengonfirmasinya berdasarkan Amendemen ke-25. Setelah Nixon mengundurkan diri, Ford menjadi Presiden dan Nelson Rockefeller kemudian mengisi jabatan Wakil Presiden melalui prosedur konstitusional yang sama. Di Filipina, Presiden mengusulkan calon dari antara anggota Kongres, lalu kedua kamar memberikan konfirmasi secara terpisah. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya prosedur yang jelas dan pengawasan kelembagaan, bukan untuk menyalin sistem negara lain.

Ketika stabilitas menuntut kepastian konstitusional

Turbulensi politik dapat dikendalikan apabila setiap lembaga bertindak dalam batas kewenangannya. DPR perlu menguji usulan HMP berdasarkan dasar hukum, bukti, dan persyaratan yang berlaku. Partai politik perlu menyampaikan sikap secara terbuka. Istana perlu memperjelas status niat pengunduran diri tanpa menimbulkan kesan bahwa keputusan formal telah diambil. Aparat penegak hukum harus mengusut dugaan penyadapan dan makar berdasarkan bukti serta proses hukum, tanpa mendahului hasil penyidikan.

Jika kekosongan jabatan benar-benar terjadi, Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih pengganti sesuai konstitusi. Karena Wakil Presiden pengganti dipilih MPR, bukan melalui pemilihan langsung bersama Presiden, proses pencalonannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ujian sesungguhnya bukan sekadar apakah Mas Gibran mundur. Ujiannya ialah apakah negara mampu menjaga agar niat tidak disamakan dengan tindakan, putusan tidak dibaca melampaui amarnya, dan persoalan syarat jabatan diproses melalui forum yang berwenang. Turbulensi politik hanya dapat dikendalikan apabila kepastian konstitusional menjadi dasar tindakan semua pihak.