Makar Dewan Jenderal? Pak Hoegeng Menangis!

Oleh: Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Seandainya Jenderal Hoegeng Iman Santoso masih hidup, barangkali beliau akan menangis. Bukan karena kepolisian kehilangan kekuasaan, melainkan karena kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara justru diduga disalahgunakan oleh orang-orang yang pernah memperoleh kepercayaan tertinggi dalam institusi kepolisian.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, yang menyeret beberapa perwira tinggi kepolisian, bukan sekadar persoalan pelanggaran kerahasiaan komunikasi. Perkara ini telah berkembang menjadi persoalan serius mengenai keamanan negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada makar.

Perkembangan paling penting justru datang dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan Presiden terhadap dugaan penyadapan tersebut. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026 mengungkapkan adanya indikasi yang mengarah pada makar. Kemudian, pada 6 November 2026, Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, juga menyatakan bahwa tindakan tersebut mengarah pada makar.

Rangkaian pernyataan ini memperlihatkan keseriusan perhatian pemerintah terhadap dimensi keamanan negara. Namun, penilaian politik dan intelijen tidak boleh menggantikan pembuktian pidana.

Pertanyaan fundamentalnya adalah: apakah penyadapan ilegal terhadap Presiden hanya merupakan kejahatan elektronik, atau bagian dari persiapan serangan untuk melumpuhkan pemerintahan konstitusional?

Ketika Bayang-Bayang Makar Mengguncang Republik

Makar merupakan kejahatan terhadap kepentingan fundamental negara. Dalam negara demokrasi konstitusional, perlindungan terhadap Presiden tidak semata-mata ditujukan kepada pribadi pemegang jabatan, tetapi juga kepada keberlangsungan fungsi pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari konstitusi.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, tindakan yang dimaksudkan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan memiliki dimensi konstitusional yang serius.

Konstruksi tersebut memperoleh landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Pasal 160 memberikan pengertian makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Ketiga ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis.

Penyadapan ilegal tidak otomatis merupakan makar. Akan tetapi, penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian persiapan makar apabila terbukti mempunyai hubungan dengan maksud khusus dan persiapan serangan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 160 jo. Pasal 191 KUHP.

Di sinilah pernyataan Prof. Yusril memperoleh relevansi yuridis. Indikasi yang sedang didalami bukanlah dugaan pembunuhan Presiden, melainkan kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan.

Jan Remmelink dalam Hukum Pidana (edisi Indonesia, 2003) memberikan kerangka doktrinal mengenai aanslag. George P. Fletcher melalui Rethinking Criminal Law (1978) menekankan pentingnya hubungan antara maksud, tindakan, dan pertanggungjawaban pidana.

Kedua pemikiran tersebut mengingatkan bahwa niat jahat tidak cukup berdiri sendiri. Harus ditemukan perbuatan yang secara hukum memenuhi batas kriminalisasi.

Apabila seseorang hanya melakukan penyadapan tanpa hak, pertanggungjawabannya harus didasarkan pada delik penyadapan yang terbukti. Namun, apabila penyadapan digunakan sebagai bagian dari persiapan serangan untuk menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, konstruksi Pasal 191 menjadi relevan untuk diuji.

Ancaman pidananya sangat berat: pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 98 KUHP Nasional, pidana mati merupakan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan ditempatkan sebagai upaya terakhir.

Semakin serius ancaman terhadap negara, semakin besar kewajiban negara untuk membuktikannya secara sah, objektif, dan meyakinkan.

Ketika Penyadapan Menjadi Senjata Para Jenderal

Sejarah dunia memperlihatkan bahwa penyadapan tidak selalu digunakan untuk menjaga keamanan. Dalam keadaan tertentu, teknologi pengawasan dapat berubah menjadi instrumen intimidasi, pengendalian politik, dan pemeliharaan kekuasaan.

Amerika Serikat memberikan contoh historis yang penting melalui J. Edgar Hoover.

Hoover memimpin Bureau of Investigation sejak 1924, kemudian FBI sejak 1935, hingga meninggal dunia pada 1972. Selama hampir setengah abad, ia membangun pengaruh besar melalui penguasaan informasi rahasia mengenai politisi, pejabat negara, dan tokoh masyarakat.

Salah satu praktik paling kontroversial terjadi terhadap Martin Luther King Jr. FBI melakukan penyadapan dan pengumpulan informasi pribadi untuk mendiskreditkan pemimpin gerakan hak-hak sipil tersebut. Pada 1964, informasi hasil pengawasan digunakan dalam operasi intimidasi melalui surat anonim yang mengandung ancaman pembongkaran kehidupan pribadinya.

Praktik penyalahgunaan pengawasan tersebut kemudian menjadi perhatian penyelidikan Kongres Amerika Serikat, termasuk Church Committee pada 1975–1976.

Hoover juga dikenal memiliki pengaruh politik yang luar biasa. Presiden Lyndon B. Johnson memberikan pengecualian terhadap ketentuan pensiun sehingga Hoover tetap memimpin FBI hingga meninggal dunia. Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatannya terbukti merupakan hasil pemerasan terhadap Presiden.

Pengalaman Hoover memperlihatkan bahaya ketika kekuasaan penegakan hukum, teknologi pengawasan, dan penguasaan informasi rahasia terkonsentrasi tanpa pengawasan yang memadai.

David Lyon dalam Surveillance Studies: An Overview (2007) menjelaskan bahwa pengawasan modern berkaitan erat dengan relasi kekuasaan dan pengendalian informasi.

Edward Luttwak melalui Coup d’État: A Practical Handbook (1968) menunjukkan bagaimana penguasaan instrumen strategis negara dapat berperan dalam perebutan kekuasaan dari dalam struktur pemerintahan. Namun, konsep kudeta secara politik tidak otomatis identik dengan makar menurut hukum pidana Indonesia.

Pelajaran dari kedua pemikiran tersebut sangat relevan: informasi rahasia dapat menjadi sumber kekuasaan yang berbahaya apabila digunakan untuk mengendalikan atau melemahkan penyelenggara negara.

Dalam konteks dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penyidik harus menelusuri siapa pemberi perintah, siapa pelaksana, siapa penerima hasil penyadapan, bagaimana informasi digunakan, serta apakah terdapat hubungan dengan persiapan serangan terhadap fungsi kepresidenan.

Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional, bersama ketentuan UU ITE yang relevan, dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap penyadapan dan akses elektronik tanpa hak sesuai unsur masing-masing.

Namun, untuk membuktikan makar, harus ditemukan unsur tambahan berupa maksud khusus dan persiapan serangan sebagaimana ditentukan KUHP.

Sejarah Hoover mengajarkan bahwa penguasaan rahasia negara dapat menjadi instrumen dominasi politik. Dalam hukum Indonesia, penyalahgunaan itu dapat memasuki wilayah makar apabila terbukti merupakan bagian dari persiapan serangan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan.

Ketika Warisan Hoegeng Dihadapkan pada Krisis Integritas

Hoegeng Iman Santoso dikenang sebagai simbol kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian moral kepolisian Indonesia. Warisan terbesarnya bukan pangkat jenderal, melainkan kepercayaan masyarakat bahwa polisi dapat menjalankan kewenangannya secara jujur.

Karena itu, dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan oleh elite kepolisian menghadirkan persoalan yang melampaui pertanggungjawaban pidana individual.

Yang dipertaruhkan adalah legitimasi institusi penegak hukum.

Montesquieu melalui De l’esprit des lois (1748) mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Tom R. Tyler dan Jason Sunshine dalam The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing (2003) menunjukkan pentingnya keadilan prosedural bagi legitimasi kepolisian.

Masyarakat menghormati polisi bukan semata-mata karena kewenangannya melakukan penangkapan atau menggunakan kekuatan, melainkan karena meyakini bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Integral (Adi Sulistiyono, 2016), penyalahgunaan kewenangan tidak cukup dijelaskan sebagai penyimpangan individual. Persoalan harus diperiksa melalui keterkaitan pendidikan hukum, politik hukum pemerintah, aparatur hukum, substansi hukum, perilaku pembuat undang-undang, budaya hukum, dan infrastruktur hukum.

Karena itu, reformasi kepolisian harus menyentuh sistem otorisasi penyadapan, pengawasan independen, audit teknologi, akuntabilitas rantai komando, serta pembentukan budaya organisasi yang menolak penyalahgunaan jabatan.

Warisan Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan polisi tidak ditentukan oleh banyaknya bintang di pundak, melainkan oleh keberanian menjaga integritas ketika kekuasaan berada di tangannya.

Ketika Kapolri Baru Diuji oleh Sejarah

Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan visi “Polri Bersama Masyarakat”.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Kepala BIN memperlihatkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap kemungkinan ancaman keamanan negara.

Dalam perspektif politik hukum, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai arah perhatian pemerintah agar penyidikan tidak berhenti pada pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga mendalami motif, tujuan, dan kemungkinan kaitannya dengan keamanan pemerintahan.

Namun, politik hukum pemerintah tidak boleh berubah menjadi instruksi untuk menetapkan seseorang bersalah.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut mengharuskan penyidikan dilakukan secara independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Penyidik harus mengungkap kemungkinan hubungan komando, pembagian peran, sumber pembiayaan, penggunaan hasil penyadapan, serta ada atau tidaknya persiapan serangan yang memenuhi unsur makar.

Pengawasan independen dan pemeriksaan forensik digital menjadi sangat penting untuk mencegah hilangnya bukti maupun penyalahgunaan proses hukum.

Keberhasilan Kapolri baru bukan diukur dari banyaknya jenderal yang dihukum, melainkan dari kemampuannya memastikan bahwa tidak seorang pun, termasuk jenderal, berada di atas hukum.

Perkara ini dapat menjadi momentum pemulihan kepercayaan masyarakat apabila diselesaikan secara objektif dan akuntabel. Sebaliknya, penyidikan yang tidak menjelaskan hubungan antara pelaku, tujuan, dan penggunaan informasi akan meninggalkan pertanyaan besar mengenai pengawasan kekuasaan negara.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan menilai siapa yang melakukan penyadapan atau siapa yang dijatuhi hukuman. Sejarah juga akan menilai apakah negara memiliki keberanian untuk melindungi konstitusi, menjaga keamanan pemerintahan yang sah, dan menegakkan keadilan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

Sebab, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul ketika kewenangan yang diberikan untuk melindungi negara justru disalahgunakan dari dalam.

Jangan sampai kemarahan rakyat menjadi korektor terakhir ketika hukum gagal menegakkan keadilan.

Pak Hoegeng, semoga warisan integritas yang Bapak tinggalkan tidak dikuburkan oleh mereka yang seharusnya menjaganya.