Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pihak, termasuk petinggi Polri, menjadi momentum penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Diwa memandang perkara ini sebagai kasus yang memiliki nilai sejarah, terutama karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak dari berbagai kalangan. Ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang mengungkap perkara tersebut dan mendorong agar proses penyidikan dilakukan secara tuntas, objektif, serta transparan.

“Ini menjadi peristiwa penting dalam perjalanan penegakan hukum kita. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, kasus yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh ini akhirnya terungkap ke publik. Kita patut mengapresiasi proses pengungkapannya, sekaligus memastikan bahwa penanganannya berjalan sesuai hukum,” ujar Diwa.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menegaskan, tidak boleh ada individu yang merasa memiliki kekuasaan atau kewenangan di atas hukum, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut privasi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sebagai bagian dari elemen relawan yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara, Diwa menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap setiap tindakan pejabat.

“Bagi kami, loyalitas kepada negara berarti menjaga konstitusi dan supremasi hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan atau kedudukan,” katanya.

Meski demikian, Diwa mengingatkan agar perkara yang melibatkan sejumlah oknum tidak serta-merta digeneralisasi sebagai gambaran keseluruhan institusi Polri. Ia menilai banyak anggota kepolisian yang tetap menjalankan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat.

Menurutnya, penanganan perkara secara profesional justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas institusi kepolisian dan memulihkan kepercayaan publik.

“Kita harus bisa membedakan persoalan oknum dengan institusi. Jangan sampai tindakan pihak tertentu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh Polri. Namun, proses hukum juga harus berjalan tegas, transparan, dan tidak boleh berhenti pada siapa pun yang terlibat,” tegasnya.

Diwa juga berharap seluruh pihak dapat menyikapi perkembangan kasus ini secara dewasa dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Asas praduga tak bersalah, menurutnya, harus tetap dihormati, sementara aparat penegak hukum berkewajiban mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah.

Ia menambahkan, momentum pengungkapan perkara ini harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan negara wajib dijalankan sesuai aturan. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani secara adil dan akuntabel.

“Relawan harus ikut menjaga suasana kebangsaan yang sehat. Mendukung pemerintah bukan berarti membela individu secara membabi buta, melainkan mendukung setiap langkah yang memperkuat hukum, keadilan, dan kepentingan nasional,” ujarnya.

Diwa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengungkapan perkara merupakan langkah penting, tetapi bukan akhir dari proses penegakan hukum.

“Jika kasus ini menjadi momentum bersejarah, maka sejarah itu harus dituntaskan dengan keadilan. Jangan berhenti pada pengungkapan. Pastikan proses hukum berjalan sampai terang, berdasarkan bukti, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan individu maupun kelompok,” pungkasnya. (Bun)