Dua Tahun Prabowo-Gibran, G-Nesia Optimistis Indonesia Makin Berdaulat dan Sejahtera

“G-Nesia menilai penguatan ekonomi rakyat, pemerataan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan tata kelola pemerintahan menjadi pekerjaan rumah penting menuju 2029.”

SOLO,NEWSREAL ID – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dukungan terhadap agenda pembangunan nasional terus mengemuka. Sejumlah program yang menyasar kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing.

Organisasi kemasyarakatan G-Nesia, yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, menyatakan optimistis terhadap arah kepemimpinan nasional di bawah duet tersebut bersama Kabinet Merah Putih.

Ketua Umum G-Nesia, Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai kepemimpinan Prabowo hadir pada momentum penting bagi Indonesia, negara besar dengan potensi sumber daya alam, jumlah penduduk, serta tantangan geopolitik yang kompleks.

“Prabowo adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan strategis, seorang negarawan dan nasionalis sejati. Ia juga politikus berpengalaman dengan pemahaman sejarah yang kuat, sekaligus mampu memainkan peran diplomasi Indonesia di panggung internasional,” ujar Diwa saat ditemui di Sekretariat G-Nesia, Jalan Tentara Pelajar, Solo, Jawa Tengah.

Menurut Diwa, memimpin Indonesia bukan perkara sederhana. Dibutuhkan pengalaman, keteguhan, serta kemampuan membaca tantangan dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, ia memandang Prabowo sebagai sosok yang telah melalui proses panjang dalam membentuk kapasitas kepemimpinannya.

Diwa juga menilai kemampuan Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik yang sebelumnya berseberangan menjadi salah satu modal penting dalam membangun pemerintahan. Baginya, langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang mampu mengedepankan persatuan demi kepentingan bangsa.

“Prabowo menunjukkan dirinya sebagai komandan yang elegan. Ia mampu merangkul kekuatan-kekuatan yang sebelumnya berbeda pandangan untuk bersama-sama membangun bangsa. Inilah tantangan sekaligus kebutuhan kepemimpinan modern di Indonesia,” katanya.

Pekerjaan Rumah Menuju 2029

Meski menyampaikan optimisme, Diwa mengingatkan bahwa dua tahun pemerintahan juga harus menjadi momentum untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memperkuat langkah pembangunan menuju akhir masa jabatan pada 2029.

Menurutnya, tantangan pemerintah bukan sekadar meluncurkan program berskala besar, melainkan memastikan seluruh kebijakan menghasilkan perubahan yang terukur dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu dirasakan secara lebih merata, lapangan kerja harus semakin terbuka, dan daya beli masyarakat perlu dijaga agar kesejahteraan tidak hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan.

“Pekerjaan rumah Presiden Prabowo hingga 2029 masih besar. Kita ingin melihat ekonomi rakyat semakin kuat, lapangan kerja semakin luas, pendidikan semakin berkualitas, dan kesenjangan kesejahteraan semakin berkurang. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah harus dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya terlihat dari banyaknya program yang dijalankan,” ujar Diwa.

Ia menilai penguatan ekonomi nasional perlu dibarengi dengan keberpihakan nyata kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat di daerah. Kelompok-kelompok tersebut memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional sehingga membutuhkan akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan pendampingan usaha.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja produktif bagi generasi muda menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Menurut Diwa, bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila diikuti peningkatan keterampilan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta kesempatan kerja yang memadai.

Di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintah juga perlu memastikan program-program prioritas berjalan tepat sasaran, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan. Sementara itu, pembenahan birokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi bagian dari agenda perbaikan pemerintahan.

“Nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan. Nasionalisme harus hadir dalam kebijakan yang melindungi rakyat, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan keberanian membenahi persoalan yang menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.

Diwa menambahkan, kedaulatan Indonesia juga harus diperkuat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengembangan industri bernilai tambah, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan daya saing teknologi. Kekayaan nasional, menurutnya, harus menjadi modal untuk membangun kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar sumber penerimaan ekonomi sesaat.

Program Pro-Rakyat Harus Terukur

Lebih lanjut, Diwa mengingatkan bahwa cita-cita menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 membutuhkan kerja nyata, konsistensi kebijakan, dan keberanian membenahi berbagai persoalan mendasar. Menurutnya, kemandirian nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ia menyoroti sejumlah program pemerintah yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan rakyat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut, menurut dia, perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program-program yang berpihak kepada rakyat harus terus didukung dan diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat, semuanya harus menjadi bagian dari upaya membangun kesejahteraan dan memperkuat kemandirian bangsa,” tegasnya.

Ia menekankan, keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari luasnya jangkauan atau besarnya anggaran. Kualitas pelaksanaan, ketepatan penerima manfaat, transparansi, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.

Menurut Diwa, pengawasan publik dan evaluasi berkala juga diperlukan agar setiap kendala dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, program pemerintah tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Dukungan Kritis demi Kepentingan Bangsa

Sebagai organisasi yang mendukung Prabowo-Gibran sejak Pilpres 2024, Diwa menegaskan G-Nesia akan tetap memberikan dukungan terhadap program kerja Kabinet Merah Putih yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, ia menilai dukungan tersebut harus berjalan bersama semangat pengawasan dan evaluasi. Baginya, menyampaikan kritik yang konstruktif bukan berarti melemahkan pemerintah, melainkan menjadi bagian dari upaya memastikan kekuasaan dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Dukungan kepada pemerintah harus disertai tanggung jawab untuk mengingatkan ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki. Kita ingin Presiden Prabowo berhasil menuntaskan agenda pembangunan, karena keberhasilan pemerintah pada akhirnya adalah keberhasilan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” kata Diwa.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan pandangan politik. Menurutnya, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat dan Indonesia yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. G-Nesia akan terus mendukung program pemerintah yang pro-rakyat, sekaligus berharap setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkas mantan aktivis dan pegiat sosial tersebut.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun daya saing nasional. Menuju 2029, tantangan pemerintah adalah menerjemahkan visi besar menjadi hasil nyata melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Bagi G-Nesia, optimisme terhadap kepemimpinan nasional harus berjalan beriringan dengan kerja keras, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Sebab, ukuran paling mendasar dari keberhasilan sebuah pemerintahan bukan semata-mata besarnya janji atau banyaknya program, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan, kesempatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. (Bun)