Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil sidak Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Menurut aktivis sekaligus pegiat sosial ini, keberadaan fasilitas yang memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi menyangkut prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan.

Karena itu kata dia, penertiban fasilitas yang tidak sesuai ketentuan harus diikuti reformasi menyeluruh terhadap tata kelola lapas.

“Keadilan tidak boleh mengenal kasta, apalagi di dalam penjara. Pembongkaran fasilitas mewah di lapas adalah langkah tegas demi menjaga asas keadilan. Namun, reformasi tidak boleh berhenti di runtuhnya tembok kamar mewah saja. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berlaku merata, bahkan di balik jeruji besi,” ujar Diwa, sapaan akrab Diah Warih Anjari saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa.

Diwa juga meminta perhatian serius terhadap sistem birokrasi pemasyarakatan, terutama dalam pemberian hak asimilasi dan hak integrasi warga binaan.

Menurutnya, hak yang diberikan berdasarkan aturan tidak boleh berubah menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar.

Stop Pungli

Diwa mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan inspeksi langsung ke lapas serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan.

“Jangan biarkan proses asimilasi dan SK bebas dimainkan dan diperjualbelikan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Program asimilasi dan SK bebas sejatinya adalah instrumen kemanusiaan untuk menyambut kembalinya warga binaan ke masyarakat. Stop pungli, kembalikan hak WBP tanpa syarat terselubung,” katanya.

“Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Komisi XIII DPR RI harus turun melihat langsung realitas di dalam lapas. Jangan hanya menerima laporan di atas meja. Lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan ladang bisnis,” tegasnya.

Diwa menilai kasus Cibinong harus menjadi momentum untuk memastikan tidak ada kasta dalam pelayanan pemasyarakatan. Pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan di lapas dan rutan lainnya di seluruh Indonesia, menurutnya, harus berlaku sama bagi seluruh warga binaan tanpa dipengaruhi status maupun kemampuan ekonomi.

Terkini, kasus Lapas Cibinong saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Ditjenpas telah membentuk tim investigasi dan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan.(Bun)