Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung logistik Koperasi Desa menuai sorotan. Ombudsman RI menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi agar tidak menimbulkan masalah teknis maupun pemborosan anggaran negara.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyarankan pemerintah mengevaluasi rencana pengadaan impor 150 ribu mobil niaga dari India yang akan digunakan untuk mendukung sistem logistik Koperasi Desa. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai ada potensi hambatan operasional jika spesifikasi kendaraan impor tidak selaras dengan kebijakan energi nasional.

Menurutnya, keselarasan kebijakan sangat penting agar sistem logistik di pedesaan dapat berjalan efektif. Yeka menyebut program mobilisasi desa untuk memutus rantai distribusi pangan merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Namun, ia menekankan bahwa perencanaan teknis harus dilakukan secara matang agar anggaran negara sebesar Rp24,6 triliun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik. Ia mengingatkan kendaraan impor yang dirakit secara utuh atau completely built up (CBU) berpotensi mengalami kendala jika tidak kompatibel dengan mandatori biodiesel di Indonesia.

Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan bahan bakar biodiesel campuran B40 hingga B50. Jika mesin kendaraan tidak sesuai dengan standar tersebut, dikhawatirkan dapat memicu gangguan fungsi mesin dalam skala luas.

Biaya Perawatan

“Ketidaksesuaian ini berisiko menghambat distribusi pangan di desa serta meningkatkan biaya perawatan bagi masyarakat,” kata Yeka. Selain itu, ia menilai kendaraan impor juga berpotensi menghadapi masalah ketersediaan suku cadang di wilayah pelosok. Kondisi tersebut dapat membuat tujuan penyediaan bahan pokok murah melalui sistem logistik desa menjadi kurang optimal.

Sebagai alternatif, Ombudsman mendorong pemerintah memprioritaskan produsen otomotif nasional, seperti PT Pindad maupun konsorsium industri otomotif dalam negeri. Produk lokal dinilai lebih siap karena dirancang sesuai karakteristik bahan bakar biodiesel yang digunakan di Indonesia, sekaligus didukung ekosistem perawatan dan layanan purnajual yang lebih luas.

Selain persoalan armada, Ombudsman juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi program tersebut. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, intervensi pengadaan armada logistik sebaiknya difokuskan pada sekitar 11.524 desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Wilayah prioritas itu antara lain mencakup sekitar 3.800 desa di Papua, 2.200 desa di Sumatera, 1.600 desa di Kalimantan, 1.400 desa di Sulawesi, 1.200 desa di Nusa Tenggara, 900 desa di Maluku, serta 424 desa di Jawa dan Bali. Sementara untuk desa yang sudah berkembang atau maju, Ombudsman menyarankan pemerintah lebih mengoptimalkan sistem logistik berbasis digital melalui peran BUMDes dan koperasi sebagai agregator distribusi.

Menurut Yeka, kombinasi antara penggunaan armada fisik buatan dalam negeri untuk daerah tertinggal dan penguatan ekosistem digital di desa maju akan membuat program logistik pangan berjalan lebih efisien dan akuntabel. (tb)