Desak Investigasi Tragedi Bekasi Mendalam dan Transparan, Diwa : Hentikan Perpecahan Opini !

PENDIRI sekaligus founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari meminta berbagai pihak menghentikan perpecahan opini soal tragedi Bekasi Timur yang terjadi belakangan ini.

Ia mengaku risih melihat polemik yang keras terkait peristiwa memilukan tahun ini.

Diah Warih beranggapan tragedi Bekasi merupakan kegagalan sistemik massal yang melibatkan kecerobohan taksi hijau, lemahnya sistem KAI, hingga pembiaran infrastruktur oleh Pemda dan Kemenhub.

“Kita sebagai rakyat harus bersatu di barisan yang sama untuk membela hak para korban. Akhir-akhir ini muncul perdebatan sengit mengenai siapa yang harus memikul dosa terbesar atas jatuhnya korban jiwa di tragedi Bekasi,” ungkap Diwa sapaan Diah Warih.

Diwa kemudian mengimbau, agar rakyat berdiri di barisan yang sama. Membela saudara sebangsa yang menjadi korbannya.

“Unit taksi listrik ini menjadi hambatan awal di perlintasan sebidang yang mengakibatkan jadwal perjalanan lumpuh. Sehingga perlu adanya investigasi apakah unit mogok akibat kesalahan pengemudi atau kegagalan sistem baterai di area elektromagnetik rel. Pihak korporasi juga harus bertanggung jawab atas kegagalan produk. Di luar itu, penerobosan sopir juga tetap keliru,” terangnya.

Menurut aktivis sosial ini, taksi listrik adalah faktor eksternal dalam tragedi ini. Namun sistem perkeretaapian seharusnya juga memiliki protokol mitigasi untuk mencegah tabrakan beruntun tersebut.

Ia pun sepakat dengan ahli perkeretaapian yang menyoroti soal mengapa KA Argo Bromo tetap melaju masuk ke blok yang belum steril.

Dimana dalam sistem persinyalan elektronik modern, keberadaan satu rangkaian di sebuah blok seharusnya otomatis mengunci blok di belakangnya menjadi merah.

Jika kereta tetap melaju, artinya ada malfungsi prasarana atau pengabaian sinyal oleh petugas pengendali (Operation Control Center).

Pembiaran

Selain adanya dugaan malfungsi prasarana atau pengabaian sinyal oleh petugas pengendali. Pendiri ormas G-Nesia juga beranggapan adanya pembiaran oleh Pemerintah Daerah setempat terhadap perlintasan sebidang tanpa palang pintu resmi di titik padat penduduk.

“Ini adalah pembiaran terhadap bahaya maut. Jika ada campur tangan Ormas yang menghalangi, justru Pemda wajib menindak tegas, bukannya kalah kuasa,” kritiknya.

Dalam hal ini, ditambahkannya Kementerian Perhubungan juga memiliki tanggung jawab penuh atas sertifikasi kelaikan prasarana dan audit kompetensi SDM secara berkala.

“Negara harus berhenti mengutamakan estetika kota jika infrastruktur dasar penyelamat nyawa di perlintasan masih diabaikan,” imbau Diwa.

Diah kemudian mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi tragedi ini secara transparan.

“KNKT wajib membedah Black Box dan data persinyalan untuk mengungkap fakta teknis tanpa intervensi pihak mana pun. Publik menuntut penjelasan mengapa sistem deteksi blok gagal berfungsi pada saat genting. Jangan berlindung di balik frasa “gangguan teknis” untuk menutupi kelalaian manusia atau kerusakan sistem,” katanya.

Meski perspektif masyarakat mengenai tragedi Bekasi ini berbeda-beda. Diah Warih mengajak seluruh masyarakat bersatu mendesak pertanggungjawaban penuh dari seluruh instansi terkait.

“Manajemen taksi hijau, PT KAI, Kemenhub, hingga Pemda, semuanya memiliki andil. Mereka harus berhenti membela diri dan mulai bekerja sama untuk memberikan keadilan bagi korban. Fokus kita adalah transparansi penyidikan agar keselamatan transportasi publik tidak lagi menjadi tumbal kelalaian sistemik, sehingga kejadian serupa tidak terulang” pungkasnya. (Bun)