Opini

Hukum Memusnahkan Ikan Sapu-Sapu dengan Cara Dikubur Hidup-Hidup

Tim Redaksi, newsreal.id
Senin, 20 April 2026 14:48 WIB
Hukum Memusnahkan Ikan Sapu-Sapu dengan Cara Dikubur Hidup-Hidup
NEWSREAL.ID - Foto : Pemprov DKI Jakarta

*FENOMENA meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di sejumlah perairan kerap menimbulkan persoalan serius bagi keseimbangan ekosistem. Ikan ini dikenal sebagai spesies invasif yang dapat merusak habitat dan mengganggu keberlangsungan ikan lokal. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memilih memusnahkannya dengan cara dikubur langsung dalam keadaan hidup. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam terkait hal tersebut?

Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip umum yang melarang menyiksa hewan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh klasik, di antaranya dalam kitab Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil yang menerangkan bahwa menguliti hewan sebelum mati, memotong anggota tubuhnya, atau membakarnya sebelum ruh keluar termasuk bentuk penyiksaan yang tidak dibenarkan.

Penjelasan serupa juga ditegaskan dalam kitab Hasyiyah al-Dasuqi ala Syarh al-Kabir, bahwa tindakan yang menimbulkan rasa sakit sebelum hewan benar-benar mati hukumnya makruh karena mengandung unsur penyiksaan.

Namun demikian, para ulama mazhab Maliki memberikan pengecualian pada ikan. Dalam penjelasan kedua kitab tersebut disebutkan bahwa ikan tidak memerlukan proses penyembelihan (dzakah). Oleh karena itu, terdapat kelonggaran dalam memperlakukannya. Dalam riwayat Ibnu al-Qasim disebutkan bahwa ikan boleh langsung dilempar ke api sebelum mati. Hal ini menunjukkan bahwa ikan memiliki kekhususan hukum dibandingkan hewan darat.

Berdasarkan keterangan tersebut, tindakan mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup dapat dianalogikan dengan kebolehan memperlakukan ikan tanpa menunggu kematian sempurna. Dengan demikian, secara hukum fiqh, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Terlebih lagi jika dilakukan dalam rangka mengendalikan kerusakan lingkungan, maka dapat masuk dalam kategori upaya menolak mudarat (daf‘ al-darar) yang dibenarkan dalam syariat.

Meski demikian, kebolehan tersebut tidak berarti mengabaikan nilai-nilai etika dalam Islam. Prinsip ihsan (berbuat baik) terhadap semua makhluk tetap menjadi ajaran utama. Mengubur ikan dalam keadaan hidup berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak sebentar, sehingga dari sisi etika, cara ini kurang ideal. Apabila terdapat metode lain yang lebih cepat dan meminimalkan rasa sakit, maka cara tersebut lebih dianjurkan untuk dipilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memusnahkan ikan sapu-sapu dengan cara dikubur hidup-hidup hukumnya boleh dalam perspektif fiqh Maliki, namun kurang sejalan dengan prinsip ihsan apabila masih terdapat cara lain yang lebih manusiawi.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, umat Islam dianjurkan untuk tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan sekaligus nilai kasih sayang terhadap makhluk hidup. Wallahu a‘lam.

Ishom_el_Saha

M. Ishom el Saha, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. (Foto Dok)

*M. Ishom el Saha (Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten)

Sumber: kemenag.go.id

Berita Terbaru

Skandal Dugaan Penyadapan Presiden : Ketika Jenderal Polisi Menguji Kedaulatan Negara

Adi Sulistiyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jika Presiden Republik Indonesia saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh aparat negara, siapa yang dapat menjamin...

Polisi Bersama Rakyat, Mengapa Rakyat Masih Takut?

Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026 menghadirkan harapan baru bagi kepolisian Indonesia. Jenderal Polisi Suyudi Ario...

Dualisme Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ujian Netralitas Negara

Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum UNS Dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukan lagi sekadar perselisihan internal organisasi profesi. Konflik yang telah memasuki...

Membumikan Kepemimpinan melalui Transportasi Publik

“Gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa, pemanfaatan transportasi publik oleh...

MSCI Berkuasa, Kedaulatan Hukum Tak Berdaya

Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret KEDAULATAN negara tidak selalu terancam oleh agresi militer atau intervensi politik asing. Dalam...

Bursa Dimanipulasi, OJK ke Mana?

Oleh: Adi Sulistiyono Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret PASAR modal tidak kehilangan martabatnya hanya karena harga saham jatuh. Kenaikan dan penurunan harga merupakan...

Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Catatan Kritis Sektor Transportasi

*Tantangan Keselamatan, Infrastruktur, dan Pelayanan Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi publik merupakan tulang punggung peradaban modern yang membawa multiplier effect besar bagi ekonomi dan kesejahteraan...

Satu Mahkamah, Dua Wajah Konstitusi?

MAHKAMAH Konstitusi diberi kekuasaan untuk menjaga konstitusi. Namun, siapa yang menjaga agar kekuasaan Mahkamah sendiri tidak melampaui batas konstitusi? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika satu...

Menimbang Ulang Subsidi Transportasi: Saatnya Menggeser Fokus dari Motor ke Bus Listrik

KEBIJAKAN ttransisi energi di sektor transportasi Indonesia menghadapi ujian krusial, di mana alokasi insentif negara sering kali lebih memanjakan kendaraan pribadi ketimbang membenahi akar masalah...

2 Dekade Layanan Transjakarta : Perluasan Aksesibilitas, Mutu Pelayanan, dan Dinamika Subsidi APBD

SEBAGAI sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara, Transjakarta kini telah menjangkau 92,4% populasi Jakarta dengan volume keterangkutan yang menembus rekor 1,5 juta...

Arah Baru Modernisasi Armada Trans Semarang

PEMERINTAH Kota Semarang melalui UPTD BLU Trans Semarang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik Trans Semarang melalui langkah strategis peremajaan armada secara menyeluruh hingga...

Dua Dekade Rp 3.500: Implikasi Multidimensi Rencana Penyesuaian Tarif Transjakarta

SELAMA dua dekade, skema subsidi yang masif berhasil mengunci biaya perjalanan harian masyarakat pada tingkat yang sangat terjangkau. Membicarakan tarif Transjakarta bukan lagi sekadar menghitung...

Leave a comment