Diwa: Kasus FH UI Tamparan Keras Dunia Pendidikan

JAKARTA,newsreal.id – Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Menurut wanita yang akrab disapa Diwa tersebut, kasus ini tidak hanya mencoreng marwah dunia pendidikan tinggi, tetapi juga menunjukkan masih kuatnya budaya misogini dan relasi kuasa yang timpang di ruang akademik, termasuk dalam interaksi digital.

“Kasus ini adalah alarm keras bagi kita semua bahwa kampus yang seharusnya menjadi ruang aman dan beradab justru masih diwarnai perilaku yang merendahkan martabat perempuan. Bahkan ketika terjadi di ruang percakapan digital tertutup, tindakan tersebut tetap merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Ia menilai, fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan sistemik sebagaimana tercermin dalam data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terjadi 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah itu, 71 persen kasus kekerasan terjadi di sekolah, 11 persen di perguruan tinggi, 9 persen pesantren, 6 persen satuan Pendidikan non-formal dan 3 persen di madrasah.

“Ketika hampir separuh kasus kekerasan di dunia pendidikan adalah kekerasan seksual, ini menandakan adanya kegagalan serius dalam sistem pencegahan, edukasi, dan penanganan. Kita tidak bisa lagi melihat ini sebagai kasus insidental, melainkan darurat nasional yang membutuhkan respons luar biasa,” ujarnya.

Harus Transparan

Diah juga mengapresiasi langkah awal Kementerian PPPA dan pihak Universitas Indonesia yang telah melakukan investigasi melalui Satgas PPKPT. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut harus berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban.

“Penanganan kasus ini harus mengedepankan keadilan bagi korban, tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu. Sanksi tegas harus diberikan kepada siapa pun yang terbukti terlibat, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai, sekaligus terlindungi dari stigma dan reviktimisasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh perguruan tinggi untuk tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kesetaraan gender, etika berkomunikasi, serta pengawasan terhadap ruang-ruang digital mahasiswa.

“Kita harus memutus rantai normalisasi candaan seksis dan perilaku merendahkan perempuan. Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter yang menghormati sesama manusia,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Diwa mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, kampus, hingga masyarakat, untuk bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Jika ruang pendidikan gagal menjadi tempat yang aman, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi bangsa. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Tb)