DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng

JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar). Terduga pelaku diketahui berinisial Aiptu N, yang merpakan suami siri korban dan merupakan anggota Kepolisian Resor (Polres) Tegal, Jawa Tengah.

“Proses hukum terhadap pelaku harus segera dilakukan. Jika terbukti bersalah, pelaku wajib dihukum seberat-beratnya,” kata Abdullah Anggota Komisi III DPR RI, dilansir dari Antara.

Dirinya juga mendesak proses hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan apabila dugaan tersebut terbukt.

Menurutnya, apabila terbukti, tindakan tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga mencoreng nama baik institusi Polri dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Baca Juga: Kasus Penyekapan YTR, DPR Pastikan Negara Tak Tutup Mata

Kasus kekerasan

Ia menyebut kasus yang menimpa M menambah daftar kekerasan terhadap perempuan yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan kasus dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung.

Berdasarkan informasi yang beredar, M diduga mengalami penyekapan sejak tahun 2023. Selain diduga mengalami penganiayaan, korban juga disebut dipaksa mengonsumsi narkotika selama berada dalam penguasaan terduga pelaku.

Atas kondisi tersebut, Abdullah meminta negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk menjamin biaya pengobatan dan proses pemulihan fisik maupun psikologis.

Ia juga mendesak Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan maksimal kepada korban beserta keluarganya, mengingat perkara tersebut diduga melibatkan aparat penegak hukum.

“Langkah ini penting untuk memastikan M tidak menjadi korban untuk kedua kalinya, baik karena proses penegakan hukum yang tidak optimal maupun karena pelaku tidak dijatuhi hukuman yang setimpal,” ujarnya.

Selain mengusut dugaan penyekapan dan penganiayaan, Abdullah meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya keterkaitan pelaku dengan jaringan peredaran gelap narkotika apabila ditemukan alat bukti yang mengarah ke sana.

“Jika memang ada keterlibatan pihak lain, semuanya harus dibongkar tanpa pandang bulu. Ini untuk menjaga maruah institusi Polri dari oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat sekaligus memutus mata rantai peredaran narkotika,” katanya.

Respons Polda Jawa Tengah

Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah dikabarkan telah menahan dan memeriksa Aiptu N yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polda Jawa Tengah juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kasus ini masih dalam proses penanganan. Desakan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan seluruh dugaan tindak pidana terungkap, memberikan keadilan bagi korban, serta menjaga integritas institusi kepolisian melalui penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar hukum. (ONG).