JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi II DPR RI Iwan Kurniawan mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, penanganan hukum tersebut menunjukkan bahwa perusahaan juga harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Polda Kalteng telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus Karhutla bahkan hingga pencabutan Hak Guna Usaha (HGU). “Tentunya ini menjadi satu catatan pembelajaran bagaimana ketika korporasi melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” kata Iwan saat berkunjung di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu, 31 Oktober 2026.
Dalam keterangan tertulis, Iwan mengatakan akan berupaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui apakah masih ada korporasi lain yang berpotensi terlibat dalam kasus serupa. Langkah tersebut agar penindakan tidak berhenti pada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Iwan berharap proses hukum ini memberikan efek jera sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun. Perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah, khususnya perkebunan kelapa sawit, diminta meningkatkan upaya pencegahan dan memastikan kegiatan usahanya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, penindakan terhadap korporasi yang melanggar juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar hukum ditegakkan tanpa membedakan kepemilikan maupun latar belakang perusahaan.
Ia bahkan menegaskan, sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat berujung pada pencabutan hak guna usaha (HGU). Namun, penerapan sanksi tersebut harus didasarkan pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak pandang bulu, punya siapa pun itu. Termasuk pencabutan HGU. Jadi kalau memang kesalahannya fatal, tidak menutup kemungkinan mereka akan sampai dicabut HGU-nya,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (Bun,red)
Penanganan Karhutla, DPR RI Prioritaskan Keselamatan Petugas dan Langkah Hukum
JAKARTA,NEWSREAL.ID— Sejumlah petugas dan relawan yang gugur saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan...
Soal Dugaan Dokter Perkosa Anaknya, Anggota Komisi IX DPR RI: Kemenkes Harus Tegas, Jangan Hanya Mengecam
JAKARTA,NEWSREAL.ID- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) bertindak tegas terhadap dokter yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri....
Produksi Susu Baru 20 Persen, Titiek Soeharto Minta Ekosistem Peternakan Diperkuat
PASURUAN,NEWSREAL.ID — Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menilai upaya mewujudkan swasembada susu nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar menambah populasi sapi....
Kasus Penyekapan YTR, DPR Pastikan Negara Tak Tutup Mata
Jakarta, NEWSREAL.id-Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat...
Kasus Gagal Berangkat Umrah Hanania Travel, Ujian Awal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
MAKKAH, NEWSREAL.id — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung mendapatkan ujian berat. Yakni gagal berangkatnya umrah yang menimpa ribuan calon...
Persoalan di Mina Jangan Berulang Tanpa Solusi
MAKKAH,NEWSREAL.id– Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti persoalan kepadatan jamaah di Mina dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Timwas menilai persoalan tersebut tidak...
Kasus Napi Koruptor Ngopi di Kendari, Komisi XIII Curiga Petugas Lapas Disuap
JAKARTA, newsreal.id – Supriadi, napi kasus korupsi yang bersantai nongkrong di kedai kopi bersama petugas rutan viral di media sosial. Sebagai warga binaan Rutan Kelas...
Ketua DPR Ajak Kenaikan Harga Plastik Momen Beralih ke Bahan Alami
JAKARTA,newsreal.id – Naiknya harga plastik di pasaran belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pihak yang pertama kali merasakan langsung kenaikan harga plastik ini adalah pelaku usaha...
Puan Desak Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Lama Dipercepat
JAKARTA, newsreal.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi,...
Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Medsos untuk Anak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai mengerem akses teknologi digital bagi anak. Kebijakan pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial dinilai penting agar generasi muda tidak tumbuh...
Muh Haris Tegaskan SPPG Nakal Akan Ditegur, Dukung Ketat Program Makan Bergizi Gratis
NEWSREAL.ID, KENDAL- Anggota Komisi IX DPR RI, Muhamad Haris menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai...
Muh Haris Kawal MBG, Pastikan Gizi Anak Sampai ke Akar Rumput
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggenjot perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya lewat sosialisasi langsung...
